Batam – Dalam upaya konkret mendukung ketahanan pangan nasional serta menyukseskan agenda strategis pemerintahan di bidang swasembada pangan, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) berkolaborasi erat dengan Kejaksaan Negeri Batam (Kejari Batam) meluncurkan kegiatan penanaman jagung di kawasan Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam pada Rabu, 28 Mei 2025.
Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi Program Nasional “Jaksa Mandiri Pangan”, yang digagas oleh Kejaksaan Agung RI sebagai jawaban atas tantangan penguatan ketahanan pangan berbasis pemanfaatan aset negara dan pemberdayaan masyarakat.
Penanaman jagung ini bukan sekadar simbolik, melainkan representasi nyata dari semangat kolaboratif lintas sektor. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Teguh Subroto, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Dr. I Ketut Kasna Dedi, S.H., M.H., serta dihadiri oleh jajaran Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Batam, unsur Forkopimda Kota Batam, tokoh masyarakat, dan kelompok tani binaan setempat.
Program “Jaksa Mandiri Pangan” sejatinya adalah tindak lanjut dari visi besar Presiden Republik Indonesia dalam Asta Cita, khususnya pada aspek strategis ketahanan dan kedaulatan pangan. Dengan pendekatan berbasis pemberdayaan dan optimalisasi lahan-lahan non-produktif, Kejaksaan memperluas cakupan pengabdiannya, dari penegakan hukum menuju ranah sosial-ekonomi masyarakat—khususnya di bidang pertanian berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya di Rempang Cate, program ini tidak hanya fokus pada aspek penanaman semata, tetapi juga memberikan dukungan langsung berupa distribusi benih jagung unggul dan pupuk senilai Rp 24.000.000,- kepada kelompok tani binaan. Bantuan ini diharapkan menjadi pemicu awal tumbuhnya semangat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui sektor pertanian yang tangguh dan produktif.
Kajati Kepri Teguh Subroto, S.H., M.H., dalam sambutannya menekankan bahwa paradigma Kejaksaan masa kini harus adaptif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, kontribusi Kejaksaan tak lagi cukup hanya di jalur penegakan hukum, namun juga harus dirasakan nyata dalam pembangunan nasional, salah satunya melalui penguatan pangan. Ia menegaskan, stabilitas pangan adalah fondasi utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah dan nasional, serta alat strategis dalam menekan laju inflasi dan mengurangi kesenjangan sosial.
Pelaksanaan di Batam ini juga menandai tahap kedua dari pelaksanaan nasional Program “Jaksa Mandiri Pangan”, yang sebelumnya sukses digelar di Provinsi Jawa Barat. Program ini sendiri diluncurkan secara resmi oleh Jaksa Agung RI pada Kamis, 22 Mei 2025, dalam sebuah seremoni akbar di Kabupaten Bekasi. Inisiatif ini menyasar optimalisasi pemanfaatan tanah-tanah sitaan negara yang selama ini tidak digunakan, agar dapat kembali bernilai strategis melalui pertanian rakyat.
Respons terhadap program ini pun sangat positif. Kehadiran Forkopimda, dukungan kelompok tani, serta antusiasme masyarakat lokal mencerminkan kesadaran kolektif bahwa sinergi antara lembaga negara dan rakyat merupakan kunci keberhasilan pembangunan sektor pangan. Kejaksaan hadir sebagai fasilitator perubahan—membuka ruang dialog, pemberdayaan, dan keterlibatan publik yang inklusif.
Ke depan, Kejati Kepri dan Kejari Batam menyatakan komitmennya untuk terus menjadi garda depan dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, membangun ekosistem pertanian yang mandiri, dan memastikan bahwa program ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan berkelanjutan dan terukur. Target akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan petani lokal, penciptaan lapangan kerja hijau, serta terbentuknya struktur ekonomi agraris yang tangguh di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam sebagai wilayah strategis di perbatasan negara. (Anwar)
