BATAM – Suasana di depan Gedung DPRD Kota Batam pada Selasa (9/9/2025) siang dipenuhi gelombang massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau. Dengan membawa spanduk, bendera, hingga replika keranda, mereka berunjuk rasa menuntut keadilan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT McDermott Indonesia.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu berjalan damai namun penuh semangat. Teriakan yel-yel dan orasi bergema, menyuarakan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak PT McDermott membayarkan hak kompensasi bagi 60 tenaga kerja keamanan sesuai UU Cipta Kerja 2021 Pasal 61A dan PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 16.
2. Menuntut Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memperketat pengawasan penegakan hukum ketenagakerjaan.
3. Menolak kontrak kerja berbahasa asing tanpa terjemahan resmi Bahasa Indonesia.
“Kontrak kerja dengan bahasa asing adalah bentuk penjajahan gaya baru. Bahasa Indonesia adalah simbol nasionalisme. Jangan biarkan ada penjajahan di negeri kita,” tegas Koordinator Umum Aksi, Rizki Firmanda, dalam orasinya.
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, turun langsung menemui massa di halaman dewan. Ia kemudian mengajak perwakilan mahasiswa dan pemuda berdialog di ruang rapat bersama anggota DPRD lainnya, yakni Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum dan Sony Chritanto, SE.
Dalam pertemuan itu, Kamaluddin menyampaikan apresiasinya atas aksi damai yang digelar. Ia menegaskan DPRD Batam selalu terbuka menerima aspirasi rakyat dan berkomitmen menindaklanjutinya.
“Kami berterima kasih atas aksi tertib ini. Aspirasi yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti. DPRD Batam akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk PT McDermott, untuk mencari solusi bersama,” tegas Kamaluddin.
Ia menambahkan, pihak legislatif siap memfasilitasi pertemuan antara perusahaan, pemerintah, dan perwakilan mahasiswa maupun pemuda agar tercapai keadilan bagi semua pihak.
Sementara itu, Rizki menegaskan bahwa aksi hari ini hanyalah langkah awal. Jika tidak ada penyelesaian konkret, mahasiswa dan pemuda siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Aksi damai ini menjadi sorotan publik Kota Batam, sekaligus membuka jalan bagi DPRD untuk mengawal isu ketenagakerjaan yang menyangkut hak dasar pekerja. (*Anwar)
