Onlinekoe.com | Padang – Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, membuka secara resmi kegiatan Sertifikasi Nazhir Wakaf Batch IX yang digelar di Padang, pada Minggu (21/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional agar potensi besar wakaf benar-benar memberi manfaat luas bagi umat dan pembangunan.
“Terimakasih kepada seluruh peserta nazhir wakaf yang telah menunjukkan komitmen untuk mengelola amanah umat. Saat ini, potensi wakaf kita luar biasa besar, Namun, belum seluruhnya terkelola secara maksimal,” kata Mahyeldi.
Ia sebut, wakaf sejatinya mampu menjadi solusi berbagai persoalan umat, termasuk dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Gubernur mencontohkan bagaimana wakaf telah menjadi budaya di sejumlah negara maju dalam peradaban Islam.
“Kenapa Al-Azhar bisa besar dan kuat? Karena wakaf sudah menjadi budaya di Mesir. Bahkan, ketika seseorang wafat, ada wasiat untuk mewakafkan hartanya. Pahala wakaf ini terus mengalir,” sebutnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa potensi wakaf nasional diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun, Namun, membutuhkan lembaga pengelola yang profesional dan berintegritas agar manfaatnya optimal.
“Sumatra Barat (Sumbar) sejak dulu selalu memberi kontribusi bagi peradaban bangsa. Salah satunya melalui pengelolaan wakaf. Karena itu, kita perlu menyiapkan nazhir yang kompeten, amanah, dan profesional,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dr.Helmi Hamidah, menjelaskan bahwa jumlah nazhir wakaf di Indonesia saat ini mencapai 6.940 orang, dengan sekitar 400 nazhir berasal dari Sumbar.
“Sumbar termasuk provinsi yang lebih awal bergerak dalam pengelolaan wakaf. Lembaga nazhir memiliki peran strategis untuk menginventarisasi dan mengoptimalkan aset wakaf di daerah,” tuturnya.
Pihaknya berharap kegiatan ini mampu memperkuat ekosistem wakaf yang produktif dan berkelanjutan di Sumbar.
Kegiatan Sertifikasi Nazhir Wakaf Batch IX tersebut diikuti perwakilan dari berbagai unsur, antara lain BWI, Kementerian Agama, perguruan tinggi, perbankan, asesor, serta sejumlah pakar dan praktisi perwakafan. (Warman/adpsb)
