Onlinekoe.com, (TANJUNGPINANG) – Rudy Chua, S.E., M.H, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau melontarkan peringatan keras terkait kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang dinilai terus memburuk sejak 2020. Penurunan pendapatan daerah dan tekanan fiskal disebut telah menempatkan APBD dalam situasi yang kian terjepit.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudy di Tanjungpinang, Senin (2/3/2026). Ia menegaskan, tren keuangan daerah dalam beberapa tahun terakhir bukan menunjukkan perbaikan, melainkan semakin terpuruk.
“Kondisi keuangan daerah dari tahun ke tahun sejak 2020 bukan membaik, tapi makin parah,” ujarnya.
Transfer Pusat dan PAD Tertekan
Menurut Rudy, dua pilar utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri, yakni transfer dana dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), saat ini menghadapi tekanan berat. Situasi tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas fiskal daerah.
Menurunnya pendapatan dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan pembangunan. Di tengah penyusutan penerimaan, pemerintah daerah justru mengambil langkah pinjaman untuk menutup kebutuhan program strategis.
Rudy menilai kebijakan tersebut berisiko jika tidak diimbangi dengan perbaikan sistem pendanaan dari pemerintah pusat.
Utang Daerah dan Ancaman Fiskal
Ia secara terbuka mempertanyakan kemampuan daerah dalam melunasi utang apabila skema transfer dana dari pusat tidak mengalami perubahan.
“Kalau sistem dari pusat masih seperti ini dan ekonomi belum pulih, daerah tidak akan sanggup membayar utang-utangnya,” tegasnya.
Rudy menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya membayangi Kepulauan Riau, tetapi juga menjadi ancaman bagi banyak pemerintah daerah lain di Indonesia yang mengalami tekanan serupa.
Peringatan Soal Masa Depan Daerah
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tanpa langkah korektif dan reformasi sistemik, kondisi fiskal daerah dapat memasuki fase kritis.
“Jangan heran jika ke depannya bukan cuma perusahaan yang bangkrut, tapi pemerintah daerah akan berguguran satu per satu,” pungkasnya.
Peringatan tersebut menjadi sinyal agar pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transfer fiskal, pengelolaan utang, serta strategi peningkatan PAD guna menjaga keberlanjutan pembangunan di Kepulauan Riau. (***)
Editor: Anwa
