Onlinekoe.com, (TANJUNGPINANG) — Gubernur H Ansar Ahmad, S.E., M.M didampingi Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si memaparkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD di Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak Tanjungpinang. Senin (30/3/2026), dengan realisasi pendapatan daerah mencapai 95,39 persen dari target—menjadi indikator utama kuatnya pengelolaan keuangan daerah Kepri.
Laporan Kinerja Pemprov Kepri 2025
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja fiskal yang solid sepanjang 2025. Dalam forum resmi Rapat Paripurna DPRD, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II T. Afrizal Dachlan, dan Wakil Ketua III Bahktiar. Turut hadir Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, unsur Forkopimda, serta para anggota DPRD.
Pendapatan Daerah 95,39 Persen, Belanja 94,94 Persen
Dalam pemaparannya, Ansar menegaskan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai 95,39 persen dari target yang ditetapkan pada APBD 2025. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 94,94 persen, mencakup belanja operasional, belanja modal, hingga belanja transfer ke daerah.
Menurut Ansar, capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menunjukkan arah pembangunan yang terukur.
“Capaian ini mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang optimal serta komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor strategis,” ujarnya.
Sinergi Pemprov dan DPRD Jadi Kunci
Ansar menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merancang serta mengawal program pembangunan.
Kolaborasi yang solid, kata dia, menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan program-program prioritas berjalan sesuai rencana.
Ia juga berharap kemitraan yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepri, termasuk daerah hinterland dan pulau-pulau terluar.
Transparansi dan Evaluasi Publik
Rapat paripurna LKPj ini menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, forum ini juga mencerminkan komitmen transparansi kepada masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan capaian pembangunan selama satu tahun anggaran.
Melalui penyampaian laporan ini, Pemprov Kepri membuka ruang pengawasan sekaligus masukan dari DPRD untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. (Adv)
