TANJUNGPINANG, Onlinekoe.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan agar seluruh wilayah Kepri ditetapkan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan pelabuhan bebas. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menilai kebijakan tersebut akan menghapus disparitas harga barang antarwilayah, memperlancar distribusi logistik antarpulau, sekaligus meningkatkan daya saing investasi di daerah perbatasan Indonesia.
Usulan strategis tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Markas Polda Kepulauan Riau, Jumat (3/7/2026).
Menurut Ansar, status Free Trade Zone (FTZ) yang mencakup seluruh wilayah Kepri akan menjadi solusi terhadap ketimpangan harga kebutuhan pokok yang selama ini masih terjadi di berbagai pulau. Selain itu, kebijakan tersebut diyakini mampu mempercepat distribusi barang dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah kepulauan.
“Kalau bisa seluruh wilayah Kepri dijadikan kawasan pelabuhan bebas, sehingga perlakuan harga-harga barang bisa sama dan tidak ada lagi disparitas. Dengan begitu, distribusi barang antar-pulau juga tidak mengalami kesulitan,” ujar Ansar.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas ribuan pulau membutuhkan kebijakan ekonomi yang berbeda dibanding daerah daratan. Dengan cakupan FTZ yang lebih luas, biaya logistik diharapkan menurun sehingga harga barang menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah Pusat Beri Respons Positif
Ansar mengungkapkan usulan tersebut mendapat respons positif dari Menko Polkam. Namun, pemerintah pusat menilai implementasi FTZ secara menyeluruh masih memerlukan kajian komprehensif sebelum dapat direalisasikan.
Beberapa aspek yang harus dikaji meliputi sistem pengamanan kawasan, pengawasan lalu lintas barang, serta potensi berkurangnya penerimaan negara akibat pemberian fasilitas kepabeanan.
“Tadi Pak Menteri merespons dengan baik dan bilang bagus. Namun memang perlu kajian, terutama terkait pengamanan dan kemungkinan adanya pendapatan pemerintah yang berkurang. Mudah-mudahan nanti usulan ini bisa kita tindak lanjuti,” kata Ansar.
Keamanan Perbatasan Jadi Perhatian Serius
Selain membahas penguatan ekonomi melalui FTZ, pertemuan tersebut juga menyoroti berbagai persoalan keamanan di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.
Ansar mengatakan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum terus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi berbagai tindak kejahatan lintas negara yang masih menjadi tantangan di kawasan perbatasan.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan narkotika, penambangan ilegal (illegal mining), hingga berbagai bentuk penyelundupan lainnya.
“Sudah dibahas, termasuk masalah illegal mining, penyelundupan narkotika, trafficking, dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya. Tim kerja yang sudah dibentuk akan terus kita efektifkan,” ujarnya.
Ansar menjelaskan, tim pengawasan lintas instansi tersebut diketuai oleh Wakapolda Kepri dan melibatkan berbagai lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah perbatasan.
Pengawasan PMI Diperketat
Pemerintah Provinsi Kepri juga memperkuat sinergi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) guna mencegah praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal.
Menurut Ansar, pengawasan di seluruh pintu keberangkatan resmi maupun pelabuhan-pelabuhan tidak resmi terus diperketat agar tidak dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang.
“Kita bekerja sama dengan BP2MI supaya pintu-pintu keberangkatan benar-benar diperketat. Pelabuhan-pelabuhan tikus yang masih disinyalir digunakan juga harus menjadi perhatian serius. Meski begitu, kondisinya sekarang sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pengawasan semata. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar calon pekerja migran memiliki kompetensi yang memadai sehingga dapat bekerja melalui jalur resmi.
“Cara terbaik adalah mempersiapkan calon tenaga kerja kita agar memiliki kemampuan dan kualifikasi yang baik, sehingga mereka bisa bekerja melalui jalur yang resmi,” ujar Ansar.
Kepri Perkuat Daya Tarik Investasi
Dalam kesempatan yang sama, Ansar turut memaparkan perkembangan investasi di Kepulauan Riau kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Kepri memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Keunggulan geografis tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menarik investasi baru.
“Kalau investasi, kami menyampaikan laporan perkembangan serta berbagai keunggulan yang dimiliki Kepri sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk menarik investor,” tutup Ansar.
Dengan usulan menjadikan seluruh Kepulauan Riau sebagai kawasan Free Trade Zone, Pemerintah Provinsi Kepri berharap tercipta pemerataan harga barang, peningkatan arus investasi, kelancaran distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat di wilayah kepulauan. (***)
Editor: Anwar
