Peringati Hari Sumpah Pemuda, HMPPB Gelar Diskusi

Onlinekoe.com – Pemuda memiliki tipe pemikiran yang kritis dan kreatif. Mahasiswa sebagai bagian dari pemuda tak lepas dari sifat ini. Sejarah mengatakan, bahwa perubahan-perubahan besar berawal dari para pemuda. Kita dapat melihat bagaimana peristiwa sumpah pemuda, proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta reformasi berawal. Semua tidak luput dari peran para pemuda. Pun begitu dengan berbagai peristiwa perubahan, revolusi, dan pembaruan di beberapa belahan dunia.

Kaum muda memiliki frame berfikir yang khas. Berawal dari idealismenya, dia kritis terhadap persoalan-persoalan, dan dengan kreativitasnya memberikan solusi-solusi dari persoalan yang ada.

Maka dari itu Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB) Minggu 28/10 di Way Halim Bandar Lampung mengadakan diskusi dengan tema “Quo Vadis Pesisir Barat” yang artinya mau dibawa kemana Pesisir Barat kedepan dengan sumbangan ide, gagasan dan pemikiran pemuda bisa sebagai agen perubahan untuk kemajuan Pesisir Barat.

Peran pemuda dalam pembangunan Pesisir Barat sangatlah penting untuk menunjang kemajuan ditingkat daerah maupun di tingkat nasional. Baik pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat, terlebih dalam pembangunan ekonomi. Persoalan kemajuan Pesisir Barat terlebih dalam tingkat yang lebih luas yakni negara di ukur melalui kemajuan ekonomi masyarakatnya.

Pemerintah Lampung melalui kebijakan yang tersebar yang bahkan sedang di rencanakan sampai yang di laksanakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten di Lampung untuk kemajuan daerah terlebih dalam kemajuan ekonomi, semisal kebijakan dalam sektor pariwisata, pendidikan, pertanian dan lain-lain.

Potensi sumber daya alam yang ada di Pesisir Barat memiliki potensi yang cukup besar dalam memajukan perekonomian serta kesejahteraan rakyat, Pesisir Barat yang memiliki luas  2.346,07 Km2 dan terdiri dari luas darat 65.766 Ha, serta laut 168.941 Ha memiliki potensi yang terlengkap di Provinsi Lampung. Pesisir Barat yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) itu mempunyai banyak sekali potensi Sumber Daya Alam (SDA). Hanya tinggal dengan pengelolaan yang maksimal maka akan mengangkat perekonomian masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, dari 210 KM pantai Pesisir Barat,  ada 17 titik yang menjadi tujuan wisata. Dan dari data yang dipeoleh sekitar 6.000-an wisatawan mancanegara berkunjung ke Pesisir Barat, hanya sekadar menikmati keindahan pantai maupun bermain surfing. Pesisir Barat adalah salah satu tempat yang bagus, bahkan pantainya nomor tiga terbaik di dunia untuk bermain surfing. Potensi yang ada di sektor kelautan lainnya, ada kekayaan yang jarang ada di daerah lain, misalnya lumba-lumba (dolphin) yang bisa menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke bumi para sai batin dan ulama tersebut. Karenanya, potensi yang ada di Pesisir Barat harus ada dorongan maupun campur tangan pemerintah dalam hal meningkatkan SDM, agar nantinya semua potensi yang ada mampu terkelola secara maksimal, dan mendongkrak perekonomian dan kemajuan Pesisir Barat.

Pemerintah Pesisir Barat juga harus membuat kebijakan yang kesetiap kecamatan.Seperti pemberantasan angka kemiskinan tercatat melalui data BPS Pesisir Barat menyebutkan.

jumlah penduduk miskin di Pesisir Barat hingga tahun 2017 mencapai 15,61 persen atau sebanyak 23.760 orang, berkurang 7.128 orang atau 0,3 persen jika dibandingkan dengan data pada tahun 2016.

Menurut analisis ini belum cukup progresif, hasil yang di utarakan menurut analisa yang cukup progresif tersebut masih mengundang pertanyaan yang cukup progres pula,dikondisi masyarakat yang kita saksikan secara bersama.

Seharusnya dengan potensi sumber daya alam yang bisa dikatakan paling lengkap di Lampung, Pesisir Barat harus lebih progresif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Di kabupaten Pesisir Barat angka kemiskinan masih tercatat cukup besar yang di dominasi oleh warga yang berstatus sebagai petani. Padahal, jika kita analisis angka kemiskinan yang akan muncul di Pesisir Barat dengan potensi sumber daya alamnya jauh dari angka 15% namun pada kenyataannya demikian cukup besar.

Untuk memerangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat seharusnya dapat membuat kebijakan yang pro dengan rakyat. Artinya kebijakan tersebut harus bisa dirasakan oleh masyarakat.

Seperti saat ini petani sangat menjerit dengan adanya harga – harga komoditas pertanian yang sangat rendah, sedangkan harga bahan pokok cukup tinggi. Seharusnya pemerintah harus menetapkan harga ambang batas untuk komoditas pertanian,seperti damar, padi, lada, cengkeh dll.

Pemerintah juga harus perlu menambah jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Pesisir Barat, karena dengan adanya penyuluh pertanian masyarakat akan menambah pengetahuannya lebih luas.

Sehingga produksi pertanian meningkat, setelah adanya penyuluh pertanian pemerintah juga harus meningkatkan infrastuktur untuk menunjang kegiatan pertanian.

Seperti membangun irigasi di persawahan, dan kegiatan pertanian juga harus ditunjang dengan bantuan teknologi terbaru untuk meningkatkan produksi pertanian, terang Mirhasan, Sekretaris HMPPB Lampung .(Gus)