Pemkot Dinilai Apatis, Warga Ancam Duduki Balaikota

Onlinekoe.com, Bogor — Sedikitnya 1.685 kepala keluarga terdampak pembangunan dauble track (rel ganda) jalur Bogor-Sukabumi, di lintas Bogor-Jogyakarta. Proyek strategi nasional mengancam akan berunjuk rasa dengan cara menduduki Balaikota Bogor

Ancaman warga itu, setelah warga menilai Pemkot Bogor, apatis terhadap persolan yang dihadapi warga tentang nasib dan masa depan warga pasca penggusuran.

“Mana uang pajak kami selama ini? Warga terancam jadi gelandangan karena sikap bodo amat Pemkot Bogor, mana keadilan buat kami?” kata Sukma Wijaya, warga RW 10, Parung Jambu, Kelurahan Empang,Bogor selatan Sabtu 12 Oktober 2019

Rencana tersebut, diungkapnya setelah warga menilai, rencana penggusuran terdampak dauble track oleh Dirjen Perkeretaapian, belum terlihat langkah Pemda setempat. Sukma mengaku sudah puluhan tahun bersama keluarganya tinggal di atas lahan milik PT KAI. Namun selama dia menempati, selalu membayar pajak kepada Pemerintah Kota Bogor dan uang sewa kepada pengelola lahan. Menurutnya, Pemkot Bogor hanya diam sejak beredarnya surat edaran itu.

Sukma menyebut bahwa dia dan warga lainnya berusaha mencari kepastian akan nasib mereka. Termasuk mereka menemui beberapa anggota DPRD Kota Bogor. “Jika hak kami tidak bisa dipenuhi, kami akan menduduki Balaikota. Bila perlu bermalam di sana,” katanya.

Ketua RW 10, Suhendar, mengatakan telah mendengar keresahan dan rencana demonstrasi itu. Menurutnya, hak warga setempat untuk melakukan itu. Dia hanya menyebutkan kalau permukiman sudah tumbuh di lokasi itu sejak 1990-an.

“Disini ada sekitar 171 bangunan dan itu belum terhitung dengan jumlah KK dan jiwanya ya, karena di sini mereka sudah tinggal lebih dari sepuluh tahun dan banyak beranak pinak,” kata Suhendar.

Camat Bogor Selatan, Atep Budiman, mengatakan telah menjalin komunikasi dengan Deputi Perkeretaapian Jabar dan sudah disosialisasikan di delapan kelurahan d wilayahnya yang terdampak. Dalam sosialisasi itu, Atep menyebut pemerintah dalam hal ini Kemenhub melalui Balai kereta api Jabar menyampaikan keprihatinan kepada warga.

Pemerintah disebutkannya juga akan mengganti kerugian dalam bentuk kerohiman yang dihitung secara proporsional dan profesional oleh pihak penilai publik yang ditunjuk. “Proses penyampaian uang kerohimannya nanti berupa non tunai yang akan di transfer langsung ke rekening warga terdampak,” ucap Atep. (Den)