Wakil Ketua MUI : Kritikan Berujung Penangkapan, Kita Butuh Dewan Kerukunan Nasional
Onlinekoe.com | Nasional – Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan informasi tentang kritikan masyatakat yang berujung penangkapan oleh aparat. Sikap represif aparat ini melahirkan kontroversial di kalangan masyarakat lantaran pemerintah dianggap membungkam aspirasi masyarakat. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyampaikan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang seharusnya tidak perlu ada pembungkaman terhadap kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Terlebih pembungkaman tersebut melibatkan aparat penegak hukum.
“Ini kan negara demokrasi maka terus terang aja saya, seharusnya pemerintah siap untuk diprotes dikritik. Jika ada protes dan kritik pemerintah tidak perlu alergi dengan protes dan kritik itudan dalam menanggapi kritik dan protes itu jangan pakai pendekatan security approach,” ungkap Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL,Kamis (16/9).
Anwar memaparkan, seharusnya presiden menyusun kembali adanya Dewan Kerukunan Nasional untuk menampung aspirasi masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah.
“Sudah berkali-kali saya katakan, supaya ide dan gagasan Pak Jokowi di kabinet di periode pertama itu dihidupkan kembali namanya Dewan Kerukunan Nasional,” katanya.
Pemerintah perlu mengadakan Dewan Kerukunan Nasional, Namun pemerintah harus menjamin para anggota merupakan sosok orang yang netral. Dengan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional, apabila ada masalah penangkapan para pengkritik pemerintah bisa membahas bersama untuk mencari penyebab adanya kritikan pada pemerintah lalu mencari solusi secara persuasif dan konkret.
“Di bandingkan data, adu sudut pandang gitu kan. Tetapi, saya sarankan Dewan Kerukunan Nasional itu orang yang netral. Pemerintah salah disalahkan kalau pemerintah benar ya dibenarkan,” tegasnya. (rmol.id)
