Menjelang HPN 2022, Diskusi Terkait Pertambangan Yang Sedang Hangat

Onlinekoe.com | Jakarta – Menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2022, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Energi Pertambangan, digelar di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih Jakarta, Senin (10/1/2022).

Adapun hasil FGD akan dijadikan referensi untuk langkah-langkah strategis sektor energi dan pertambangan untuk pemerintah.

Atal Depari selaku Ketua Umum PWI Pusat, ketika pembukaan FGD menyampaikan, menghinbau setiap panitia penyelenggara atau pelaksana pihaknya selalu bekerja dengan maksimal, guna memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara khususnya diduna PERS.

”Salah satunya dalam bentuk pemikiran dan usulan solusi terhadap berbagai masalah aktual, terutama yang bersinggungan dengan kehidupan rakyat banyak,” jelasnya.

Pada sektor energi dan pertambangan sumber daya mineral terdapat isu-isu yanvmenarik perhatian, lanjut Atal, setidaknya karena ada dua alasan. Yang Pertama, Presiden RI di berbagai kesempatan sering menyampaikan pernyataan yang terkait urgensi melakukan transisi energi dengan skenario dan penghitungan yang detail, yang terutama dipicu oleh perubahan iklim (Climate Change).

Presiden menghimbau, sangat diperlukan skenario dan kalkulasi yang terperinci sehingga permasalahan seputar transisi energi akan dibawa dalam pembahasan pada forum G20 bulan Oktober 2022 yanh digelar di Bali, karena presidensi G20 saat ini berada di tangan Indonesia.

”bapak presiden menghimbau, dalam G20 di Bali nanti pembahasan mengenai skenario transisi energi (dari energi fosil ke energi terbarukan) dapat dilakukan dengan lebih jelas dan terukur,” jelasnya.

Selanjutnua, karena bersamaan dengan peringatan HPN yang tahun ini dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara, PWI dan panitia HPN telah beberapa kali terlibat dalam diskusi dengan jajaran pemerintah daerah.

”Dari situ kami menangkap ada ’kegelisahan’ dari pemerintah daerah, khususnya daerah penghasil tambang. Sehubungan dengan terbitnya UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009,” kata Atal.

Kegelisahan itu muncul karena, dalam UU Minerba yang baru, pemerintah daerah tidak lagi masuk dalam konteks penguasaan pertambangan minerba. Sebab, kewenangan itu telah ditarik sehingga tersentralisasi ke pemerintah pusat.

”Mereka bertanya, jadi apa dong peran, kewenangan, dan hak pemerintah daerah. Adapun notabenenya merupakan ’pemilik’ area pertambangan di daerah? Gue dapet apa?” ucap wartawan senior ini.

Dirinya meyakini masalah transisi energi maupun pengelolaan pertambangan pascaterbitnya UU Minerba yang baru, pasti bukan yang sederhana. Dikawathirkan Dampaknya bisa luas dan kompleks.

Sehingga pihaknya sangat berterimakasih dan memberi apresiasi tinggi keterlibatan para pakar di sektor ESDM dalam pelaksanaan seminar nasional pertambangan dan energi, yang diawali dengan gelaran FGD.

”Haqul yakin, kalau ahli-ahlinya sudah turun gunung, akan lahir banyak pemikiran cerdas dan solutif yang bermanfaat untuk mewujudkan Indonesia Hijau dengan keanekaragaman potensi ESDM yang dimiliki,” terang dia.

Atal menegaskan, butir-butir rekomendasi yang lahir sebagai hasil dari FGD di Jakarta dan seminar nasional di Kendari bulan Februari nanti akan dibawa ke puncak peringatan HPN, 9 Februari.

”Dan, akan kami serahkan langsung ke Presiden Jokowi sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan,” jelas Atal.

FGD Energi Pertambangan HPN 2022 diagendakan berlangsung pada tanggal 10, 13, dan 19 Januari 2022. FGD sesi 1 mengusung tema ”Transisi Energi dan Sumber Daya Mineral Berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG)”.

Secara keseluruhan, rangkaian FGD akan menghadirkan 22 narasumber, didampingi Tim Pakar beranggotakan delapan ahli yang dipimpin oleh mantan Menteri Pertambangan Dr. Kuntoro Mangkusubroto. Kegiatan akan dipuncaki dengan acara Seminar Nasional Energi Pertambangan di Kendari pada 7 Februari 2022, menjelang hari-H peringatan HPN 2022 tanggal 9 Februari

“Sekali lagi, penghargaan dan apresiasi tinggi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, para pendekar di dunia, energi dan pertambangan, yang telah mengalokasikan waktu,, tenaga, dan pikiran untuk suksesnya hajatan FGD dan seminat nasional ini,” tandas Atal S. Depari.

Saat memberikan arahan selaku steering leader, Kuntoro Mangkusubroto menuturkan, FGD terbuka untuk menjadi ajang diskusi bahkan perdebatan intelektual, lantaran pesertanya memang memiliki kompetensi untuk berbicara tentang beberapa isu-isu terkini di ranah ESDM.

“Namun, jangan lupa, fokus kita adalah menyusun butir-butir rekomendasi sebagai kontribusi dan sumbang saran kepada pemerintah,” jelasnya.

Kuntoro menghimbau pentingnya kematangan dalam merespons kegelisahan sejumlah pemerintahan daerah dengan banyak perspektif.

Dalam FGD seri 1 ini, hadir sebagai narasumber Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mantan Gubernur OPEC Prof. Widhyawan Prawiraatmadja, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo, Partner Pricewaterhouse Coopers Indonesia (PWC) Dedy Lesmana, Jalal dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability, mantan Dirut PT Bukit Asam Suryo btul Eko Hadianto, serta Ketua Komite Bersama Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI Perhapi-IAG), Lufi Rachmad. FGD dipandu oleh moderator Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli.

(*/agil)