Bravo 5 Acungi Jempol Pemajuan Skema Bansos PKH 2019, Janji Kawal
Onlinekoe.com, BANDARLAMPUNG – Ketua Bravo 5 Lampung Andi Desfiandi menyatakan salut dengan pemajuan skema penyaluran non tunai Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 sebesar Rp32,65 triliun, yang berbeda dari tahun sebelumnya.
Pemajuan program yang kali pertama dipopulerkan negara Amerika Latin dan Karibia era 1990-an ini, nampak dari skema non-flat, dimana setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH bakal menerima jumlah bantuan bervariasi, tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal 4 orang per keluarga.
Hal itu mengacu pada indeks bansos PKH 2019, terdiri bantuan tetap dan bantuan berdasar komponen, yang disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Indeks inilah, kata Andi, ciri pembeda paling menonjol. Jika pada 2018, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemsos) menyerahkan bansos dengan besaran sama kepada setiap KPM, pada 2019, jumlah dana menyesuaikan indeks dimaksud.
“Aspek keadilan distributif, afirmasi kebermanfaatan, terputusnya rantai kemiskinan absolut, makin nihilnya tingkat resiliensi (penurunan ketangguhan, Red), dan target kualitatif penyalurannya, makin menohok pada sasaran tertuju.”
“Ini keren, sesuai fokus satu titik, pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya sebagai prioritas program pemerintahan Jokowi-JK tahun ini. Salut,” ujar Andi, dihubungi lewat sambungan telepon, di Bandarlampung, Sabtu (12/1/2019).
Bagaimana tidak, Andi mengimbukan, dengan besaran setara saja tahun lalu, banyak sekali kesaksian rakyat penerima PKH yang merasakan langsung manfaat program populis ini.
“Apalagi kenaikan anggarannya tahun ini luar biasa waw, fantastis, saya kira. Ampun saya, disamping amanat konstitusi, pemerintah saat ini luar biasa mencintai rakyatnya,” serunya.
Pria keturunan Lampung-Minang ini menambahkan, dengan pagu alokatif Bansos PKH Kemsos RI DIPA APBN 2019 Rp32,65 triliun, naik signifikan dari Rp19,3 triliun pada 2018, diyakini akan mempercepat proses kreatif rakyat asal KPM PKH untuk “naik kelas”, terentaskan dan berdaya.
“(Program) ini satu nafas dengan tujuan negara kita, melindungi segenap warga negara Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Andi, yang juga koordinator Relawan Siger Bersatu (RSB-01) –forum komunikasi 32 organ relawan pemenangan capres-cawapres 2019-2024 nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin di Lampung.
Ditanya akankah naiknya jumlah bansos berbanding lurus dengan peluang penyalahgunaan dan korupsi dalam proses penyalurannya, salah satu Ketua Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia (Apperti) ini berjanji akan mengawal serius 4 kali penyaluran bansos PKH 2019 yakni di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
“Jangan ambil yang bukan hak. Mari jadi anak bangsa yang amanah, siddiq, fathonah. Presiden Jokowi kan sudah berpesan, hati-hati penggunaannya.”
“Jika ada dugaan penyelewengan, nggak sampe, bantuan disunat, yang macem-macem itu biar aparat hukum urusannya. Kami akan kawal ini,” pungkas putra tertua mendiang Alfian Husin, salah satu tokoh pendidikan Lampung era 1990-an itu. [red/mzl]
