BogorJawa Barat

Kolaborasi Dengan Pemkot Bogor, KNPI Bogor Dukung Produktivitas UMKM

Onlinekoe.com| Bogor – DPD KNPI Kota Bogor bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor dan Polresta Bogor Kota akan mengelar kegiatan Bogor Raya Ekonomic EXPO Tahun 2022 acara ini di gelar di alun alun kota Bogor yang di isi Bazaar, Pameran UMKM Binaan DPD KNPI Kota Bogor, Talk Show Diskusi Publik Tentang Bogor, Vaksinasi, Pagelaran Musik dan budaya dan lain lain acara ini berlangsung pada, 22 Agustus sampai 28 Agustus 2022.

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia dan Bogor Raya umumnya berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Program Kartu Prakerja melalui pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja. Dukungan dan kerjasama serta kolaborasi dalam membangun UMKM dan industri anak bangsa berbasis teknologi tepat guna memasuki era Industri 4.0 perlu terus ditingkatkan. Dengan keterlibatan para ahli dan profesional bisnis, kami yakin bahwa kita semua memiliki semangat yang sama dalam membantu dan mengembangkan UMKM pada masa pandemi dan era digital ini.

Ketua Pelaksana Bogor Raya Ekonomi EXPO 2022
sementara ketua DPD KNPI Kota Bogor Sapta Bella Alfaraby, seperti yang diketahui bahwa sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah Virus Corona (Covid-19).

“DPD KNPI Kota Bogor mengajak semua pihak Pemerintah Daerah termasuk swasta, BUMD serta masyarakat untuk membantu para pelaku UMKM untuk bisa tetap produktif di tengah pandemi Corona. Terlebih, ada puluhan juta unit usaha di sektor mikro. Jika hal ini tidak ditangani, tentunya hal tersebut akan menjadi persoalan yang besar,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *