Belum Dapat Kepastian, Guru Honor di Lamtim Keluhkan Nasibnya ke Komisi IV
Lampung Timur – Belum adanya kejelasan tentang penambahan quota P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) formasi guru serta insentif yang belum terbayarkan, Guru honor yang tergabung dalam Forum Guru prioritas pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) mengadu ke DPC Partai Demokrat Lampung Timur, (11/07/23).
Rombongan yang dipimpin Ismail Ketua FGPPNS diterima langsung oleh ketua DPC Muhamad Khadafi Azwar, Hi.Taufik Gani ketua fraksi Demokrat DPRD Lamtim (Komisi 3), Irson Hendrian Syah (Komisi 4), Mursalin (komisi 1) dan H.Iskandar Muda (komisi 2) di Aula DPC PD setempat.
“Kami mengadu kepada wakil kami dari partai Demokrat yang dalam pandangan fraksi paripurna yang lalu tegas menyuarakan agar dapat terus memperjuangkan para guru honor di Lampung timur yang merasa resah dengan ketidakpastian nasib kami untuk menjadi P3K serta insentif kami yang hanya dijanjikan dari 300ribu rupiah naik menjadi 400rb namun sampai saat ini (11/07/23_red) belum juga dibayarkan oleh pemda Lampung timur”, tutur Ismail
“Quota P3K hanya 266 sedangkan jumlah guru honor di Lampung Timur berkisar 2.864.Formasi segitu sangatlah kurang, kami mohon agar dapat ditambah serta yang telah mengabdi di atas 10tahun dapat prioritas pengangkatan”,tambah Ismail yang di amini anggota lainnya.
Menanggapi hal itu Ketua DPC Partai Demokrat yang biasa disapa Mas Khadafi merasa prihatin dan akan intens memperjuangkan apa yang menjadi keluh – kesah para guru honor.
“Pertama kami keluarga besar partai Demokrat menyambut hangat kehadiran saudara – saudara kita para guru honor yang mewakili 24 kecamatan yang ada di Lampung timur serta menyampaikan keprihatinan yang mendalam setelah mendengar keluh – kesah serta perjuangan mereka agar dapat di angkat menjadi P3K serta kesejaheraan yang mereka terima belum terbayarkan”, jelas Mas Khadafi pada awak media.
Khadafi juga memerintahkan anggota DPRD dari partai Demokrat untuk segera melakukan pembahasan dalam penyelesaian nasib guru honorer.
“Sengaja hari ini saya panggil ketua fraksi dan beberapa Komisi DPRD Lampung timur dari Demokrat agar dapat segera melakukan pembahasan terkait apa yang tadi disampaikan oleh FGPPNS yang mana sebelumnya partai Demokrat juga telah menuangkan dalam pandangan fraksi tentang tunggakan kepada guru – guru honorer ini agar segera diselesaikan, mengingat mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan yang akan mendidik anak – anak kita menjadi penerus bangsa kedepan. Tentunya dalam hal ini kami tidak bisa sendiri butuh dukungan dari seluruh guru – guru honor”, tegasnya.
Ditempat yang sama Irson Hendrian Syah menyampaikan, Komisi IV telah melakukan konsultasi ke beberapa Kementerian di Jakarta dalam upaya membantu guru honorer.
“Kami komisi IV DPRD Lampung Timur telah melakukan konsultasi ke kementrian untuk memperjuangkan nasib dari guru honorer dan selanjutnya dalam waktu dekat ini kita akan panggil dinas – dinas terkait untuk hearing guna mencarikan jalan keluar terbaik agar persoalan guru honorer ini tidak sampai berlarut – larut”, jelas Hendri.
Diketahui sebelumnya Ratusan Perwakilan guru Honorer menggelar aksi damai di pelataran kantor Bupati Lampung timur pada 26 Juni 2023 yang lalu, meskipun mereka diterima oleh bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo, namun tak bisa memberikan jawaban dan solusi seperti yang para guru honorer inginkan.
(*)
