Alzier: Masinton Pasaribu Tabrak Etika Politik
Onlinekoe.com | Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu secara terang-terangan meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari jabatannya. Politisi senior Lampung Alzier Dianis Thabranie menilai Masinton menabrak etika politik.
“Apa yang disampaikan saudara Masinton Pasaribu sangat tidak bijaksana dan cenderung tendesius menyerang pribadi Pak Luhut Binsar Pandjaitan serta melanggar etika politik, dimana PDI-Perjuangan adalah Partai pendukung pemerintah,” tegas Alzier, Rabu (13/2022).
Mengapa? Karena lanjut Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdalatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung ini, sosok Luhut tidak pernah mengatakan isu presiden 3 periode.
“Wacana yang disampaikan adalah penundaan pemilu dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi dunia dan kebangsaan. Bukan presiden 3 periode. Dan sebagai wacana, ini pantas saja disampaikan agar menjadi bahan pertimbangan, kajian dan diskusi bersama. Nanti finalnya diranah legislatif apakah dapat diterima atau tidak,” tandas Alzier.
Dan pada akhirnya, terbaru Presiden Joko Widodo sebagai atasan langsung Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyatakan pelaksanaan Pemilu sesuai tahapan. Karenanya seluruh menteri diminta berhenti mewacanakan penundaan pemilu.
“Dan sejak itu, sudah tidak ada lagi pernyataan dari menteri-menteri yang duduk dipemerintahan Joko Widodo terkait wacana penundaan pemilu lebih-lebih isu presiden 3 periode,” papar Alzier yang juga merupakan mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung ini.
Dengan demikian saat ini, sudah tidak pantas dan tidak bijaksana jika masih ada pernyataan yang sifatnya bombastis dan dapat merusak serta memperkeruh keadaan yang ada. Misalnya dengan desakan mundur dan sebagainya.
“Masinton Pasaribu sebagai bagian dari PDI-Perjuangan yang notabene partai pendukung pemerintah harusnya lebih bijaksana. Biarkan semua menteri bekerja. Percayakan semua pada presiden menilai kinerja pembantunya. Tidak elok dan tidak etis dengan mendesak mundur dan sebagainya,” tutup Alzier.
Masinton yang juga anggota DPR RI Komisi XI menilai Luhut telah menimbulkan polemik jabatan presiden tiga periode yang berimbas munculnya aksi demo mahasiswa.
Sebelumnya ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Muhammad Asri Anas juga angkat bicara soal anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang mendesak menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mundur. Asri menilai pernyataan Masinton menyerang Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Asri, ungkapan yang dikeluarkan Masinton merupakan serangan terhadap pribadi Luhut Binsar Pandjaitan. Terkhusus ada kesan pernyataannya yang meminta Luhut untuk mundur.
“Saya menyesalkan pernyataan Masinton Pasaribu anggota DPR RI Fraksi PDIP yang terkesan menyerang secara pribadi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan ketua dengan penasihat DPP Apdesi,” kata Asri dalam keterangannya, Selasa (12/4/2022) sebagaimana dilansir detik.com.
“Apalagi membuat pernyataan meminta mundur dari seluruh jabatan yang ditugaskan Presiden Joko Widodo,” imbuhnya.
Asri juga menyinggung bahwa Masinton harusnya memahami beberapa hal. Salah satunya terkait isu jabatan tiga periode presiden.
“Penundaan pemilu atau jabatan 3 periode adalah domain parlemen apakah dapat dilakukan atau tidak itu hak konstitusi parlemen, dinamika, dan aspirasi masyarakat yang ditangkap oleh pembantu presiden dan disampaikan ke publik adalah wajar dan lumrah,” kata dia.
Selain itu, Asri menyebut sikap Masinton tidak beretika dan terkesan menyerang kabinet Jokowi. Menurut Asri, anggota Dewan seharusnya menjaga perkataannya di ruang publik.
“Sebagai anggota dewan dari partai pengusung Presiden Jokowi, harusnya Masinton punya etika di ruang publik, jangan asal bicara atau asal menyerang kabinet Jokowi. Itu sama saja melecehkan presiden,” tuturnya.
Asri mengatakan ucapan Masinton yang menganggap ‘Luhut congkak’ menggambarkan Masinton harus belajar etika berkomunikasi. Menurutnya, melontarkan kritik terhadap pembantu presiden ada mekanismenya.
“Masinton masih harus belajar etik komunikasi. Yang seharusnya kalau Masinton memahami posisi dalam ruang partai pengusung, melontarkan kritik kepada pembantu presiden ada jalur dan mekanismenya,” kata dia.
Lanjut Asri, ucapan Masinton memberi kesan kecemburuan dan meragukan otoritas Presiden Jokowi dalam menunjuk seseorang dalam kabinetnya.
“Publik akan menilai bahwa ada kesan kecemburuan terhadap Bapak Luhut Binsar Pandjaitan dari Masinton atau kelompok yang diwakili Masinton, dengan amanah dan kepercayaan presiden kepada Bapak Luhut. Dan itu sama saja meragukan otoritas presiden yang punya hak sepenuhnya mau menunjuk siapapun yang dianggap Mampu bekerja membantu tugas tugas presiden,” jelasnya. (*)
