Tanjungpinang (Kepri) – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid, Rabu (6/8/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, dihadiri jajaran pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, serta pejabat Pemprov Kepri.
Dalam pidatonya, Gubernur Ansar menegaskan perubahan KUA-PPAS 2025 disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan riil program, dan realisasi pendapatan-belanja hingga pertengahan tahun.
“Perubahan ini bukan sekadar respons terhadap dinamika pembangunan, tetapi juga bagian dari penyesuaian terhadap realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah berjalan,” ujar Ansar.
Pemprov Kepri memproyeksikan pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp3,91 triliun, mengalami koreksi dari target awal akibat penurunan beberapa komponen, terutama dana transfer yang terpengaruh kebijakan keuangan negara dari pemerintah pusat.
Belanja daerah juga mengalami penyesuaian menjadi Rp 3,93 triliun, difokuskan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Ansar menekankan arah kebijakan pembangunan tetap selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta visi-misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024–2029, yang menitikberatkan pembangunan manusia unggul, pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital, dan ekonomi hijau.
Ia mengapresiasi sinergi eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta berharap pembahasan lanjutan berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat Kepri.
“Pemprov Kepri berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan transparan, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ansar menutup sambutannya.
(Anwar)
