Apdesi Pesisir Barat Laporkan DPRD ke BPK RI
Onlinekoe.com, PESISIR BARAT – Dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran bimtek dan study banding, DPRD Pesisir Barat (Pesibar) dilaporkan Asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia (Apdesi) setempat ke BPK RI Wilayah Lampung.
Laporan Apdesi itu terkait dengan anggaran bimtek dan study banding yang digunakan DPRD Pesibar sejak 2016-2018.
“Kami meminta BPK RI Lampung mengaudit penggunaan anggaran bimtek dan study banding yang digunakan DPRD Pesibar. Disinyalir pengunaanya kurang transparan, “terang Arief Mufti, Ketua Apdesi Pesibar melalui sambungan teleponnya Minggu 3/2.
Menurutnya, laporan yang dilakukan Apdesi adalah sebagai bentuk rasa peduli kepada para wakil rakyat,tujuannya, kedepan, anggaran yang telah dipakai para legislatif itu lebih transparan, bila perlu diumumkan kepada publik,kata Arif.
Sementara itu menanggapi dilaporkannya DPRD oleh Apdesi,aktifis Kumpar Pesibar Suwandi mengungkapkan,setiap orang,badan atau lembaga dan organisasi tidak dilarang melaporkan siapapun.Apalagi laporan itu menyangkut perbaikan kinerja.
“Sah-sah saja Apdesi melaporkan DPRD Pesibar ke BPK RI Lampung, kalaupun nantinya laporan diterima kemudian ditindaklanjuti, DPRD harus siap memberikan data,dokumen yang diperlukan guna pemeriksaan lebih lanjut.
“Intinya Kumpar mendukung langkah Apdesi Pesibar yang telah melaporkan DPRD Ke BPK,semoga dengan adannya laporan itu kinerja DPRD khususnya dalam penggunaan dana akan semakin lebih baik lagi. Jika nanti ditemukan ada keganjilan atau penyimpangan penggunaan anggaran bimtek atau study banding,sebaiknya dibawa ke ranah hukum,”ucap Suwandi. (Holil)
