Bupati Karo Dukung Pembangunan Jalan Tol dan Atau Layang Medan-Berastagi

Onlinekoe.com, Jakarta – Akhirnya masyarakat karo yang selama dibelugu dengan momok macet jika berpergian dari Kabanjahe – Medan atau sebaliknya, bisa bernafas lega pasalnya Bupati Karo salah satu perwakilan kepala daerah terkait Pembangunan Jalan Tol Medan -Berastagi Ikut andil Meminta DPRI Agendakan dalam rapat internal.

Bupati Karo beserta Kepala Daerah terkait beserta Formanas didampingi Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mendesak Kementrian PUPR untuk menanyakan kelanjutan sikap Kementerian terkait usulan pembangunan Jalan Tol atau dan Jalan layang medan Berastagi.

Kehadiran beberapa Kepala daerah dari Sumatera Utara beserta Forum masyarakat Nasional disambut Direktur pengembangan jaringan jalan Rachman Arief noobDienaputra kementerian PUPR, Jumat (6/9) pukul 10.00 Wib di Ruang Lantai 3 Kementerian PUPR Jalan Patimura Jakarta.

Julianus Sembiring Gurukinayan Spd, yang selama ini getol-getolnya dengan gabungan forum masyarakat nasional dan sebagai kordinator lapang tersebut menyampaikan aspirasi orang banyak,kedatangan kemari atas nama memperjuangkan kepentingan orang banyak.

“Kami kemari membawa aspirasi suara rakyat, ingat! kami kesini dengan dana pribadi, lain seperti Bapak/Ibu sekalian ada yang tanggung, untuk itu jangan sia siakan kedatangan kami ini, jangan paksa Formanas melakukan aksi diluar kewajaran, tolong pak PUPR dengarkan jeritan suara rakyat yang kami bawa ini,” tandasnya.

Disambungnya lagi “Kami formanas, wakil ketua DPRD Ruben Tarigan, Bupati karo Terkelin Brahmana dan komisi D serta segenap elemen masyarakat lainnya, siap terdepan memperjuangkan jalan alternatif Medan-Berastagi di dua titik yang menurut suara rakyat pantas untuk dibangun oleh pemerintah,” Tegasnya.

Lanjutnya “Sekali lagi formanas tidak akan berhenti jika PUPR tidak menanggapi ini dan kami siap menekan siapapun yang berkepentingan untuk menggolkan suara rakyat ini khususnya warga Kota Medan dan 6 Kab/Kota. Dengar pak kami bukan mengancam tapi lihat nanti, jika tidak ada titik terang dari pihak kementerian PUPR, kami siap berhadapan dengan siapapun demi memperjuangkan suara rakyat,” tantang Julianus.

Sementara paparan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH mengatakan tidak akan panjang lebar mengutarakan.

“Pasti semua yang hadir disini satu persepsi dengan tujuan bagaimana ke Tanah Karo dari Medan tidak berdampak bagi masyarakat lainnya baik sisi ekonomi, sisi waktu dan sisi perjalanan,” ujarnya.

Mencermati ini, peraturan Presiden RI sudah ada dengan mengundangkan Perpres 49/2016 tentang KSPN dan Perpres 62/2011 tentang Mebidangro, dimana dalam amanah kebijakan Presiden RI Joko Widodo sebagai landasan payung hukum.

Kedua Perpres mendukung Kab. Karo masuk didalamnya, baik KSPN Maupun Mebidangro. “Contoh tol binjai sudah dibuat bagian dari Mebidangro, rencana Gubernur Sumut akan membangun jalan tol lingkar kota Medan, kawasan Deliserdang sudah terkaper didalam, Karo bagaimana? Ini harus kita objektif lihat, dari sudut Perpres wajar Karo dibangun jalan tol atau sejenisnya, bukan muluk muluk tiang pancang pun diberikan kami bersama masyarakat sudah merasa senang hadiah ini,” tegas Bupati Karo.

“Dari sudut KSPN (Kawasan Strategis Parawisata Nasional) yang tertuang dalam perpres RI yang saya sebutkan diatas juga Kab. Karo masuk delapan kawasan tersebut, ini juga pembangunan jalan tol Kualanamu – Pematang Siantar- Prapat, jelas payung hukumnya Perpres RI 49 tahun 2016, sehingga ini terwujud,mengapa Kab. Karo membutuhkan jalan tol, terganjal? Kata Bupati Karo dalam rapat, ini perlu kita renungkan khusus kementerian PUPR agar membaca dan mengkaji lebih serius ini mutlak amanah Presiden jadi tidak dapat ditawar tawar lagi sebenarnya,” Terkelin Brahmana menambahi lagi.

Direktur pengembangan jaringan jalan Rachman Arief Dienaputra kementerian PUPR menyambut baik semua usulan yang disampaikan dalam agenda rapat.

Menyahuti ini semua kami kementerian PUPR menyampaikan beberapa poin pertama yakni untuk jalan alternatif yang diingatkan kembali tadi ada dua titik di PDAM Tirtanadi dan Penatapan.

“Sebelum diakhir penghubung tahun 2019 ini kami sudah siap membuat studi kelayakan, dan kita akan kabarkan selanjutnya kepada pihak pihak terkait, ini akan kita segera tindak lanjuti,” ujarnya.