Dana Publikasi Disdikbud Provinsi Bengkulu Diduga Tak Dibayar Tanpa Alasan
Onlinekoe.com | Beberapa tagihan pihak media cetak maupun media online diduga tidak dibayar oleh bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tanpa alasan.
Martanus dari Investigasi News dan teman temannya menuturkan, ketika itu pihaknya mempertanyakan kejelasan dana publikasi APBD Perubahan tahun 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022 lalu. Pasalnya, proses pencarian tagihan publikasi media yang dilakukan oleh pihak bendahara Dinas tidak ada kejelasan.
Sehingga menimbulkan kecurigaan, karena ketidak sinkronnya ungkapkan antara Kepala Dinas Eri Yulian Hidayat dengan bendahara Dinas bernama Wita kepada dirinya.
Eri Yulian mengatakan Dana untuk media tagihan publikasi sudah ada, namun ia meminta untuk sedikit bersabar karena saat ini ada pemeriksaan BPK.
“Bendahara sudah saya sampaikan untuk segera menyelesaikan tagihan pihak media, mudah-mudahan senin atau minggu depan tagihan media sudah bisa dicairkan,” ungkap Kepala Dinas Eri Yulian Hidayat ketika itu.
Bendahara Dinas Wita saat ditemui beberapa hari kemudian mengatakan dana untuk tagihan media belum tersedia (belum ada dananya), bahkan beliau menyarankan yang korban tidak di bayar, tolong dicek dulu tagihan kalian ke bagian Perlengkapan nama-nama media yang sudah masuk dalam rekap.
“Lagian juga dananya belum ada, jadi mau dibayar pakai apa sedangkan SP2D saja sampai saat ini belum keluar dari Pemda,” ujar Bendahara Wita.
“Dipenghujung bulan Desember 2022 yang lalu, Kepala Dinas Eri Yulian maupun bendahara Wita dihubungi untuk mempertanyakan kepastian tagihan kami mereka, Via Whatsappnya mereka tidak memberikan jawaban bahkan menghindar, yang anehnya berkas tagihan tidak dikembalikan, terindikasi dicairkan dan dialihkan ke tempat lain atau mungkin saja masuk kantong pribadi,” ujar Iskandar dari koran Lintas Media.
(jlg)
