Onlinekoe.com | Padang – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perekonomian Sumatra Barat (Sumbar) Tahun 2025 berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatra Barat (Sumbar), Kota Padang, Senin (20/10/2025). Rakor dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar.
Dengan Tema: “Tantangan dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatra Barat Tahun 2025–2029.”
Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam sambutannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka dalam grafik, tetapi cerminan kehidupan masyarakat yang bekerja keras, dari petani, nelayan, pedagang, hingga anak muda yang berjuang menatap masa depan.
“Pertumbuhan ekonomi sejati harus inklusif, bukan hanya tinggi tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” kata Mahyeldi dalam keterangannya.
Gubernur menegaskan bahwa pertumbuhan provinsi merupakan hasil kerja keras seluruh kabupaten/kota, sehingga diperlukan sinergi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan.
Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatra Barat 2025–2029, yang selaras dengan RPJMN Nasional, telah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 7,3 persen pada 2029 dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta.
“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan investasi senilai Rp80–120 triliun pada periode 2026–2029,” katanya.
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumbar rata-rata 6,7 dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan kondisi investasi yang belum efisien. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan lima upaya strategis:
Pertama. Meningkatkan kualitas investasi agar lebih produktif dan berdampak nyata.
Kedua. Reformasi regulasi dan perizinan untuk mempermudah masuknya investor.
Ketiga. Digitalisasi sektor ekonomi untuk memperkuat UMKM dan memperpendek rantai distribusi.
Keempat. Revitalisasi dan optimalisasi infrastruktur eksisting seperti pelabuhan, rel kereta, dan bandara.
Kelima. Peningkatan SDM dan kewirausahaan agar ekonomi tumbuh dari manusianya, bukan hanya proyeknya.
Lebih lanjut, Gubernur menguraikan tujuh strategi pembangunan ekonomi Sumbar dalam 5 tahun ke depan, yaitu:
Pertama. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua. Peningkatan produktivitas sektor pertanian. Ketiga. Penguatan ekonomi nagari agar mandiri dan produktif. Keempat. Peningkatan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kelima. Pengembangan ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan. Keenam. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Ketujuh. Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai penopang masa depan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Sumbar harus berlandaskan nilai “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”, agar pembangunan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga alam.
Gubernur berharap agar Rakor tersebut menjadi momentum kebangkitan ekonomi Sumbar menuju Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan evaluasi 2022–2024, Kota Padang berkontribusi 25,87 persen terhadap ekonomi Sumbar, diikuti Kabupaten Agam (8,60 persen) dan Padang Pariaman (8,24 persen).
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumbar rata-rata 6,7, menandakan perlunya peningkatan efisiensi investasi.
Sektor pertanian menyumbang 21,76 persen PDRB, diikuti perdagangan 16,41 persen, yang sebagian besar digerakkan oleh UMKM.
Tantangan / Permasalahan
1.Pertumbuhan antarwilayah belum merata.
2. Ruang fiskal terbatas di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
3.Efisiensi investasi masih rendah (ICOR tinggi).
4.Ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim.
Dukungan / Kerja Sama
Petama. Didukung oleh Pemprov Sumbar, Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, DJPb Sumbar, dan perguruan tinggi.
Kedua. Diperkuat oleh kolaborasi pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal dalam pemetaan potensi investasi daerah.
Harapan / Target ke Depan
Pertama. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di seluruh Sumatera Barat.
Kedua. Setiap daerah mampu menggali dan menarik investasi sesuai potensi unggulannya.
Ketiga. Meningkatnya kesejahteraan rakyat, penurunan angka kemiskinan, dan terciptanya lapangan kerja baru.
Keempat. Terwujudnya Sumbar sebagai kekuatan ekonomi utama di Pulau Sumatera.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatra Barat) Kuartini Deti Putri, menjelaskan dasar pelaksanaan acara:
Pertama, Peraturan Presiden No 12 tahun 2025 tentang RPJMN nasional tahu 2024-2029.
Kedua. Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 4 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029.
Ketiga. Tindaklanjut Sarah Sechan Ekonomi Sumbar tahun 2025 di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat pada 24 Juli 2025 lalu.
Tujuan acara
Pertama. Memetakan dan menggali potensi investasi di kabupaten kota dalam mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.
Kedua. Merumuskan upaya strategis dan rencana aksi kabupaten kota dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Ketiga. Sinkronisasi sinergi dan harmonisasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif berdaya saing dan berkelanjutan.
Rakor tersebut dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 20 hingga 23 Oktober 2025.
Dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Sumatra Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat, Narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumatra Barat, Prof. Syafrudin Karimi, dan Two Efly.
Diikuti oleh Rektor Perguruan Tinggi di Sumbar, Pimpinan instansi vertikal dan lembaga di Sumbar, Kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar, Pimpinan BUMN, BUMD, Ketua KADIN, PHRI, GAPKI beserta para undangan lainnya. (Warman/Adpsb)
