Batam – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan profesionalitas pada setiap proses kerja sama dengan media massa.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, menyusul adanya pemberitaan yang menyoroti mekanisme kemitraan antara pemerintah dan insan pers.
Menurut Rudi, seluruh tahapan kerja sama telah dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai regulasi, mulai dari pengumuman, pengumpulan berkas, hingga verifikasi administratif maupun faktual. Mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 17 Tahun 2025.
“Tidak ada diskriminasi dalam proses ini. Semua berbasis sistem penilaian poin sesuai aturan. Verifikasi Dewan Pers memang menjadi indikator penting dalam menilai profesionalitas dan kelayakan media, tetapi bukan satu-satunya. Ada aspek lain seperti kepatuhan administratif, kualitas pemberitaan, jangkauan, hingga kesinambungan kerja sama,” jelas Rudi, Sabtu (13/9/2025).
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan pekerja pers sesuai aturan ketenagakerjaan turut menjadi perhatian. Menurutnya, kerja sama media tidak boleh dipandang sebatas alokasi anggaran, tetapi sebagai bagian dari tata kelola informasi publik yang bertanggung jawab.
“Kami ingin membangun komunikasi dua arah yang setara dengan insan pers. Kerja sama ini bukan hanya soal dukungan pemerintah, melainkan bentuk kemitraan strategis untuk mengawal pembangunan Batam,” tambah Rudi.
Diskominfo Batam pun membuka ruang dialog dan menerima setiap masukan secara objektif melalui jalur yang tepat. “Prinsip kami sederhana: transparansi, profesionalitas, dan kolaborasi. Itulah yang terus kami jaga,” tutupnya.
(Anwar)
