Onlinekoe.com, (Tanjungpinang) — Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah bergerak cepat menanggapi gangguan distribusi barang dari Batam ke Tanjungpinang yang menyebabkan kelangkaan sejumlah komoditas pokok. Persoalan ini dibahas dalam ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebelum disampaikan kembali oleh anggota Komisi II, Rudy Chua, S.E., M.H, melalui wawancara usai rapat tersebut. Rabu (10/12/2025)
Rudy menjelaskan bahwa persoalan mulai muncul setelah pelaku usaha mengirim surat pada 29 November 2025. Mereka melaporkan hambatan distribusi yang terjadi pascapemeriksaan ketat terhadap barang-barang terkait regulasi tahun 2020 oleh Bea Cukai Batam per 25 November.
Menurut Rudy, terdapat dua kelompok barang yang terdampak: Barang impor dalam jumlah besar, dan Barang transit, yang seharusnya tidak terdampak larangan distribusi.
Rudy mempertanyakan alasan penggabungan barang hingga memenuhi skala ekonomi 10 ton. Sisa lebih dari 1 ton yang harus dikirim terpisah justru mengalami lonjakan biaya, sehingga pengusaha kesulitan menyalurkan pasokan ke Tanjungpinang, Karimun, Lingga, dan daerah lainnya.
Komisi II mendapati kelangkaan sejumlah barang kebutuhan, termasuk tauge yang selama ini dipasok dari Batam. Rudy mengingatkan jika situasi ini tidak ditangani segera, Tanjungpinang berpotensi mengalami kelangkaan lebih parah yang dapat memicu kenaikan harga barang pokok.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kepri, Riki Rionaldi, S.STP., M.Si, menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah taktis untuk mengamankan pasokan barang.
Riki menjelaskan bahwa gangguan distribusi terjadi akibat beberapa faktor: Cuaca ekstrem dan kondisi pelayaran yang kurang bersahabat, Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berdampak pada pengiriman bahan pangan, buah-buahan, dan sayur mayur, Penegakan aturan ketat di beberapa wilayah, termasuk jalur masuk melalui Pelabuhan Batam oleh Bea Cukai.
Sejumlah barang yang biasanya masuk melalui Batam menuju Tanjungpinang juga ikut tertahan akibat pengetatan regulasi tersebut.
Riki juga menyoroti masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk itu, Disprindag membuka layanan administrasi langsung agar legalitas usaha segera dilengkapi.
“Kami memastikan distribusi barang pokok, bahan bakar, dan komoditas penting lainnya tetap berjalan. Pelaku usaha yang memiliki rekam jejak baik telah kami inventarisasi agar proses distribusi—terutama melalui Pelabuhan Punggur—dapat berjalan lancar hingga ke seluruh pulau,” ujarnya.
Riki menegaskan bahwa pada pertemuan Senin lalu, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Forkopimda, importir, dan seluruh pemangku kepentingan telah duduk bersama membahas solusi percepatan distribusi.
“Provinsi Kepri sangat serius menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Fokus kami adalah memastikan kebutuhan warga di seluruh wilayah tetap terpenuhi,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kepri berharap koordinasi semua pihak terus ditingkatkan agar hambatan distribusi dapat segera terselesaikan dan pasokan barang kembali normal di seluruh Kepulauan Riau, khususnya Tanjungpinang. (Anwar)
