Onlinekoe.com, (Tanjungpinang) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Kepri resmi menetapkan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Senin (24/11/2025).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, dr. T. Afrizal Dachlan, M.M serta dihadiri langsung Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. Penandatanganan dilakukan antara Gubernur dan unsur pimpinan DPRD sebagai bentuk persetujuan bersama terhadap arah kebijakan fiskal daerah tahun 2026.
Pendapatan Daerah Terkoreksi Akibat Pengurangan TKD
Dalam laporannya, Afrizal Dachlan menyampaikan bahwa rancangan pendapatan daerah yang semula ditargetkan mencapai Rp3,735 triliun harus disesuaikan. Hal ini terjadi akibat kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp495,45 miliar.
Dengan penyesuaian tersebut, pendapatan daerah pada KUA-PPAS 2026 ditetapkan menjadi Rp3,312 triliun.
Selain itu, melalui skema pembiayaan, daerah menerima pinjaman sebesar Rp250,6 miliar, disertai pengeluaran pembiayaan senilai Rp19,04 miliar. Sehingga total belanja daerah yang disepakati dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp3,544 triliun.
Ansar: Komitmen Bersama untuk Pembangunan yang Lebih Terarah
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan wujud sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah anggaran daerah tetap konsisten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Penandatanganan ini adalah bentuk komitmen kita menjaga konsistensi perencanaan pembangunan. Kami berterima kasih atas pembahasan yang cermat bersama Badan Anggaran DPRD sehingga kesepakatan ini benar-benar fokus pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan sosial,” ujar Ansar.
Ia memastikan bahwa Pemprov Kepri akan terus memperkuat efektivitas program prioritas agar memberikan dampak nyata, terutama pada pemulihan ekonomi daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepri.
Menuju Tahap Akhir Pembentukan APBD 2026
Dengan disahkannya KUA-PPAS 2026, proses penyusunan APBD Kepri memasuki tahapan final sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah optimistis pelaksanaan anggaran tahun depan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau. (*Anwar)
