Olinekoe.com – Sejumlah perwakilan warga dari lima kecamatan yang tersebar di dua Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Senin (12/6) menemui Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu.
Dalam pertemuan itu warga meminta agar DPRD Provinsi Bengkulu dapat memfasilitasi upaya penyelesaian konflik agraria, antara warga dengan PT. Dinamika Selaras Jaya (DSJ).
Ketua Perkumpulan Warga Lima Kecamatan, Ahmad Kudsi mengatakan, kepada DPRD Provinsi Bengkulu pihaknya meminta difasilitasi untuk dapat duduk bersama dengan Gubernur dan instansi terkait lainnya, guna membahas konflik agraria yang ada di lima kecamatan. Karena konflik ini berada di dua kabupaten, otomatis domainnya Pemprov Bengkulu menyelesaikan pintanya.
“Lima kecamatan ini adalah Kedurang Ulu, Kedurang Ilir, Kaur Utara, Padang Guci Ilir dan Tanjung Kemuning. Sehingga ada ribuan warga yang mengharapkan konflik agraria dengan PT. DSJ dapat terselesaikan. Tuntutan kami selaku pemilik lahan, kami menginginkan lahan itu ingin kami ambil lagi,” tegas Ahmad diamini warga lainnya.
Penyelesaian Konflik Agraria menurutnya, konflik ini berawal sekitar 7.000 hektar yang merupakan HGU perusahaan. Namun seiring waktu HGU itu sudah berakhir, sehingga 5.000 hektar sudah jadi milik warga yang ditandai dengan sertifikat.
“Namun dari total itu, sekitar 2.200 hektar secara tiba-tiba milik PT. DSJ. Terus terang kami kaget, makanya kita mau ambil lagi 2.200 hektar itu,” pintanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales, SH, MH didampingi sesama anggota Komisi II Usin Sembiring, menerima dengan baik dan memastikan bakal menindaklanjuti permintaan warga tersebut.
“Tentu nantinya kita sampaikan dulu dengan unsur pimpinan, yang jelas upaya tindaklanjut kita lakukan sesegera mungkin, hingga persoalan ini dapat terselesaikan,” ujar pria yang akrab disapa Wan Sui ini.
Hal yang sama ditambahkan Anggota Komisi II lainnya, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, mengingat persoalan ini menyangkut perizinan, tentu nantinya juga dibahas lintas komisi. Dalam hal ini dengan Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu.
“Sejauh ini kita sudah mendengar keterangan dari perwakilan warga, kita terima dan segera bergerak menindak lanjutinya persoalan ini,” tutup Usin. (Jlg)
