Hansastri : Operator Pengelola DTKS Tingkatkan Kualitas Validitas Data Sosial Ekonomi KPM
Onlinekoe.com | Bukittinggi – Pejabat serta para operator pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga tingkat desa/nagari/kelurahan di Sumatra Barat.
Diharapkan terus meningkatkan kualitas validitas data sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos). Sehingga, penyaluran bansos di Sumatra Barat (Sumbar) tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat (Sekdaprov Sumbar) Hansastri, saat menghadiri agenda Rapat Koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS tingkat Sumbar di Hotel Triple Three Bukittinggi, Kamis (2/2/2024).
Ia menekankan pemahaman pejabat serta operator pengelola DTKS terkait kualitas data perlu selalu ditingkatkan. Saat penyaluran bansos sudah lebih tepat, maka penanggulangan kemiskinan di Sumbar akan semakin baik.
“Ini penting untuk dipahami oleh para operator DTKS hingga tingkat desa/nagari/kelurahan, serta oleh pejabat terkait di kota/kabupaten serta provinsi,” kata Hansastri, mewakili Gubernur Sumbar yang di saat bersaman tengah kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Solok Selatan.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar para operator pengelola DTKS dapat mengikuti rakor dengan sebaik-baiknya, dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman melalui materi yang disampaikan oleh para Narasumber.
“Selaku ujung tombak pengelolaan DTKS, kualitas dan pemahaman saudara harus terus ditingkatkan,” tekan Hansastri.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Syaifullah menjelaskan tujuan dari pelaksanaan rakor tersebut antara lain; untuk meningkatkan pemahaman para pejabat yang berwenang dalam penanganan DTKS, para Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat kota/kabupaten, serta petugas data di tingkat desa/nagari/kelurahan.
“Adapun peserta dalam kegiatan rakor ini antara lain para Kepala Dinsos Kabupaten/Kota, para Pejabat Eselon III yang membidangi DTKS dan P3KE, serta para operator DTKS, dengan total peserta 100 orang,” jelas Syaifullah.
Adapun materi yang disampaikan dalam rakor tersebut, kata Hansastri, terdiri dari kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial di Sumbar, peningkatan kualitas DTKS demi penyaluran bansos yang tepat sasaran.
Kemudian tata cara pengelolaan DTKS pada aplikasi SIKS-NG, serta meningkatkan pemahaman teradap Peraturan Menteri Sosial (Mensos) terkait Pengelolaan DTKS.
“Melalui kegiatan ini nantinya, kita berharap segala informasi terkait pengelolaan DTKS tersampaikan dengan baik, tercipta kesamaan persepsi terkait pengelolaan DTKS, dan pendataan serta penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran,” harap Syaifullah menutup.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan Gubernur Sumbar, Kepala Dinsos Bukittinggi, serta Pejabat Pusat Data dan Informasi Kemensos RI selaku para pemateri. (Warman/Adpsb)
