Onlinekoe.com, (Tanjungpinang) — Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri) J. Devy Sudarso bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Upacara Kejati Kepulauan Riau, Senin (22/12/2025). Upacara berlangsung khidmat dan sarat makna, menjadi refleksi atas kontribusi strategis perempuan Indonesia dalam perjalanan bangsa.
Dalam amanatnya, Kajati Kepri membacakan pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi. Disampaikan bahwa Peringatan Hari Ibu ke-97 merupakan momentum bersejarah yang lahir dari perjuangan panjang perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, dan kebebasan berpartisipasi setara dengan laki-laki dalam pembangunan nasional.
Ditegaskan pula bahwa Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember bukan sekadar seremonial dan bukan perayaan Mother’s Day sebagaimana dipahami di sejumlah budaya, melainkan bentuk penghargaan bangsa atas perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut, mengisi, dan menjaga kemerdekaan. Apresiasi ini mencakup seluruh peran perempuan—baik di ranah keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.
Sejarah Hari Ibu berakar dari Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928 di Yogyakarta, yang menjadi tonggak lahirnya gerakan perempuan nasional. Dari forum itulah perempuan Indonesia menyatukan suara dan arah perjuangan bersama, hingga akhirnya pemerintah menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959. Sejak saat itu, Hari Ibu menjadi pengingat bahwa perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan bangsa.
Dalam lintasan sejarah, perempuan Indonesia tampil sebagai agen perubahan—menggerakkan inovasi, memperjuangkan keadilan, dan menguatkan nilai kemanusiaan. Meski dihadapkan pada tantangan seperti beban ganda, stigma, keterbatasan akses, hingga kekerasan berbasis gender, perempuan tetap menunjukkan ketangguhan, kreativitas, dan daya juang yang luar biasa.
Tahun 2025, Kementerian PPPA RI mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema ini menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan motor utama perubahan. Di tengah berbagai keterbatasan, perempuan Indonesia hadir sebagai pilar ekonomi keluarga, penjaga nilai budaya, pemimpin komunitas, inovator, pelaku usaha, hingga penjaga keberlanjutan kehidupan.
Peringatan PHI ke-97 juga menjadi ruang refleksi dan apresiasi bagi seluruh perempuan Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, profesi, budaya, maupun wilayah. Dari perempuan pesisir hingga perkotaan; dari pelaku UMKM, petani, buruh, tenaga kesehatan, dan pendidik, hingga mereka yang berkarya di pemerintahan, politik, olahraga, seni, dan teknologi—seluruhnya memberi kontribusi nyata bagi bangsa. Suara perempuan hari ini, ditegaskan, harus menjadi dasar kebijakan publik dan arah pembangunan masa depan.
Pelaksanaan PHI ke-97 Tahun 2025 sejalan dengan agenda nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem perlindungan, penghapusan diskriminasi, serta percepatan pemberdayaan perempuan lintas sektor.
Pemerintah juga terus memperkuat kerangka hukum melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), implementasi CEDAW, serta pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan guna memastikan perempuan Indonesia terlindungi, setara, dan berdaya.
Mengakhiri amanat, Menteri PPPA melalui Kajati Kepri mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, organisasi perempuan, dunia pendidikan, media, dan publik luas—untuk memperkuat kolaborasi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Ucapan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh perempuan Indonesia atas kekuatan, kasih sayang, kontribusi, dan karya nyata yang terus mewarnai perjalanan bangsa.
Upacara PHI ke-97 ini diikuti para Asisten, Kabag TU, Kajari Tanjungpinang, Kajari Bintan, para Koordinator, Kasi, Kasubbag, Kasubsi, Kaur, serta seluruh pegawai Kejati Kepri, Kejari Tanjungpinang, dan Kejari Bintan. Menariknya, seluruh petugas upacara—mulai dari wira upacara, komandan upacara, hingga pembaca doa—seluruhnya adalah pegawai perempuan, sebagai simbol penghormatan dan penguatan peran perempuan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. (***)
Editor: Anwar
