Tanjungpinang — Malam Minggu, 8 Juni 2025, menjadi panggung diplomasi pembangunan yang penuh makna di Gedung Daerah, Tanjungpinang. Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., menyambut kedatangan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, dalam jamuan makan malam bernuansa keakraban, namun sarat muatan strategis.
Didampingi oleh Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura serta para kepala OPD Provinsi Kepri, Gubernur Ansar menyampaikan visi makro dan peta kekuatan Kepri di hadapan para petinggi DPD RI. Turut hadir dalam rombongan pusat, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dan Anggota DPD RI Dapil Kepri, Dharma Setiawan.
Jamuan tersebut menjelma menjadi forum koordinasi tingkat tinggi, di mana isu-isu pembangunan, perbatasan, dan pemanfaatan potensi maritim disorot secara mendalam. Suasana akrab tidak mengurangi tajamnya diskusi, yang justru memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif pusat.
Gubernur Ansar membuka pemaparan dengan menegaskan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah dengan signifikansi geoekonomi dan geopolitik kelas dunia. Terbentang di jalur strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, 96 persen wilayah Kepri terdiri dari lautan, dengan hanya 4 persen daratan yang tersebar di 2.408 pulau—394 di antaranya berpenghuni dan 22 berada di garis depan kedaulatan negara.
> “Kami menyebut Kepri sebagai Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia. Setiap tahunnya, wilayah kami dilalui sekitar 80.000 kapal dan 70 juta kontainer melalui Selat Malaka dan ALKI I. Ini adalah urat nadi perdagangan global yang melewati halaman depan Indonesia,” tutur Ansar dengan tegas.
Lebih lanjut, Ansar memaparkan bahwa Kepri bukan hanya lintasan strategis, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan khusus. Sejumlah KEK unggulan menjadi tulang punggung industrialisasi dan investasi, mulai dari Galang Batang (tambang dan smelter), Nongsa Digital Park (ekonomi digital), Batam Aero Technic (industri perawatan pesawat), hingga Tanjung Sauh (logistik pelabuhan internasional). Termasuk pula KEK Batam yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata bertaraf global.
Daya saing Kepri diperkuat melalui status Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) di Batam, Bintan, dan Karimun, ditambah keberadaan 21 kawasan industri aktif yang mengokohkan posisi Kepri sebagai simpul utama distribusi barang dan jasa antara Asia Tenggara dan dunia.
Di sektor pariwisata, Kepri mencatat prestasi sebagai daerah ketiga terbesar di Indonesia dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara, setelah Jakarta dan Bali. Keunggulan geografis serta keindahan laut tropis menjadikan Kepri magnet wisata bahari kelas dunia.
Sementara itu, dalam sektor kelautan dan perikanan, Kepri menyimpan potensi luar biasa. Tercatat potensi tangkapan laut sebesar 1,3 juta ton per tahun dan produksi perikanan budidaya sebesar 27.436 ton. Komoditas ekspor utama seperti cumi-cumi, ikan pelagis, kepiting, dan lobster menjadi andalan dalam perdagangan hasil laut internasional.
Tak hanya potensi, capaian aktual pun turut disorot. Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 5,02% pada 2024 dan terus meningkat menjadi 5,16% pada triwulan pertama 2025—menjadikannya pertumbuhan tercepat ketiga se-Sumatera. Inflasi terkendali pada angka 1,73% (yoy) per Mei 2025, sementara tingkat kemiskinan terus ditekan hingga 4,78%, terendah di Sumatera dan keempat secara nasional.
Di sisi pembangunan manusia, Kepri mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,89 pada 2024. Capaian ini menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Pulau Sumatera dan menempati peringkat ketiga nasional, hanya di bawah DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memberikan apresiasi mendalam atas peran aktif dan penyambutan luar biasa dari Pemerintah Provinsi Kepri. Ia menekankan bahwa Kepri adalah entitas vital dalam lanskap nasional, bukan hanya karena posisinya, tetapi juga karena kapasitasnya dalam menopang konektivitas dan kedaulatan ekonomi maritim Indonesia.
> “Kepri adalah simpul penting dalam peta kekuatan nasional. Kepri tak bisa disetarakan dengan provinsi daratan. Karakteristiknya sebagai wilayah kepulauan menuntut pendekatan kebijakan yang kontekstual dan berorientasi keberpihakan,” ujar Sultan Bachtiar.
Ia menambahkan, DPD RI berkomitmen menjadi mitra strategis dalam menyuarakan dan mengawal kepentingan daerah seperti Kepri, yang kerap menghadapi hambatan struktural dalam pembiayaan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, dan pemerataan layanan publik.
> “Kami di DPD RI bertekad memastikan Kepri mendapatkan atensi khusus dalam distribusi anggaran nasional. Aspirasi Kepri bukan sekadar data statistik, melainkan kompas pembangunan Indonesia ke depan,” pungkas Sultan dengan penuh komitmen.
(Anwar)
