Ketua MPDH Lampung Ajak Segenap Elemen Masyarakat Kawal Pembangunan RS Tipe D Mesuji
Mesuji – Menanggapi Pemberitaan RS Tipe D Mesuji Ketua MPHD (Masyarakat Peduli Demokrasi & Hukum) Lampung Jupri Karim sangat mendukung program pembangunan RS Tipe D di Mesuji. Namun dia sangat menyayangkan Pemkab Mesuji di sinyalir kurang peka terhadap beberapa aspek pendukung lain nya karena hal tersebut akan berimbas pada masyarakat mesuji.
“Secara prinsip kita mendukung pembangunan untuk masyarakat, apalagi dibidang kesehatan itu bagian yang urgensi. Tapi hendaknya kebijakan pembangunan itu melalui proses dan prosedur yang benar, tidak hanya didasarkan pada ambisi saja namun harus dipertimbangkan semua baik dan buruknya dan tidak menabrak aturan harus on the track,” papar Mantan Komisioner KPU Mesuji Via pesan WhatsApp Kamis 24/10/2024
Lebih lanjut Jupri menjelaskan bahwa pembangunan RS Tipe D ini menelan anggaran dari pusat dengan nilai yang cukup fantastis seyogyanya pemkab mesuji harus lebih selektif lagi. Ia juga mengajak berbagai elemen masyarakat mesuji untuk saling mengawasi pembangunan tersebut.
“Apalagi pembangunan Rumah Sakit tersebut menelan biaya puluhan milyar dan itu dana yang tidak sedikit. Jangan sampai nanti malah mangkrak jadi “Gedung Hantu”. Oleh karena itu masyarkat mesuji harus sama-sama mengontrol. Baik itu proses perencanaan pembangunan rumah sakit, hingga pembangunan tersebut agar berjalan sesuai dengan SOP nya dan kelak dapat menjadi maslahat untuk masyarakat mesuji dan sekitarnya,” tegasnya.
Jupri juga menegaskan bahwa pemerintah pusat (Kemenkes) harus tegas dalam menganalisa berkas yang di ajukan. Serta pemkab mesuji harus tegas dan harus di selesaikan dahulu perizinannya.
“Ya, MPDH minta kepada pemerintah pusat, pemberi bantuan tersebut agar lebih jeli dan memperhatikan pemberkasannya baik dari perizinan hingga akte tanah dll. Tentang perizinan jika belum selesai harus diselesaikan dulu karena ini sangat pokok. Semestinya Pemkab cek kembali keabsahannya sangat di sayangkan nantinya ketika pembangunan sudah dimulai malah jadi kasus dan mangkrak,” tutupnya.
Ketua MPDH Lampung juga berharap pemda mesuji dapat memprioritaskan masyarakat mesuji, sebagai karyawannya pada RS Tipe D. Sehingga bisa menekan angka pengangguran di wilayah mesuji karena hal ini akan menekan IPM pemkab kedepannya.
(bal).
