KMND Himbau Aparat Desa Tidak Main-main Soal Anggaran Desa
Onlinekoe.com – Komite mahasiswa nusantara untuk demokrasi katakan babak baru desa kamplas kecamatan abung barat Lampung utara saat musyawarah desa ada 2 masalah yang harus di ungkap dan jangan main main rembug Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat Lampung Utara, Selasa 2 Juni 2020 lalu yang terjadi di balai desa setempat menuai keributan.
Sumber media mengatakan Kasatreskrim Polres Lampung Utara, AKP. M. Hendrik Apriliyanto, menyampaikan telah mengetahui dan menerima laporan korban Mahmud Albet (39) yang merupakan Kasi Kemasyarakatan Desa Kamplas.
“Benar, korban telah melaporkan kejadian yang menimpa dirinya (Mahmud Albet.red). Saat ini, laporan tersebut sedang didalami dan akan ditindaklanjuti,” kata Kata AKP. M. Hendrik Apriliyanto, mewakili Kapolres Lampura, AKBP. Bambang Yudho Martono, kepada wartawan, melalui pesan whatApps, Rabu, 3 Juni 2020 lalu
Komite mahasiswa nusantara untuk demokrasi desak dan minta kasus ini harus ada nya perhatian khusus.
Diberitakan sebelumnya, kejadian bermula ketika korban Mahmud Albet sedang memaparkan terkait adanya kesimpangsiuran penyelesaian penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa setempat.
Meski telah ada titik terang terkait persoalan terssbut, namun terjadi insiden yag tidak terduga dilakukan oleh Kasi Pemerintahan, Mahendra Kusuma, (sebagai terlapor.red), yang secara tiba-tiba mendatangi pelapor dari arah belakang dengan serta-merta memukul dan melempar pelapor menggunakan kursi plastik secara berulang kali.
“Dari hasil laporan yang diterima, korban mengalami luka sobek di bagian kening sebelah kiri dan memar pada bagian tangan kiri,” terang M. Hendrik Apriliyanto.
Ketua bidang eksternal tama ‘katakanAda apa di desa kampalas kecamatan abung barat, karna beberapa minggu lalu kami komite mahasiswa nusantara untuk demokrasi medanpat laporan masyarakat diduga ada hal yang rancu, kami minta semua harus terlibat aktif baik dia PMD kejaksaan dan inspektorat belum maslah yang kemarin selsai ada lagi masalah baru, ada apa dengan kepemimpinan kades Kamplas tersebut menjadi tanda tanya bukan main main maslah dan harus ada kejelasan
Dan ada sumber media lain mengatakan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Wahab tidak membenarkan tindakan yang dilakukan Kepala Desa Kamplas yang belum memberikan Siltap perangkat desa dengan sepenuhnya. Sebab, Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019 sudah disalurkan .
” Ya saya tidak membenarkan tindakan yang dilakukan Kades tersebut. Sebab, ADD sudah disalurkan semua, kenapa siltap perangkat desa masih ada kekurangan pembayarannya sebesar Rp.600.000 ribu perbulan selama 1 tahun, ” Kata Wahab
Menanggapi sejumlah permasalahan yang terjadi, mulai dari Penghasilan Tetap (Siltap) yang masih menyisakan kekurangan di tahun 2019 sebesar Rp.600.000 ribu perbulan selama 1 tahun dan pelaksanaan pembangunan yang tidak melibatkan perangkat desa, pelaksanaan kegiatan penanganan covid 19, BLT DD hingga SK pelaksanaan tugas. Selasa (2/6/2020)
Selain itu, Pemotongan PPH/PPN Perangkat Desa sebesar 5 persen sesuai dengan regulasi aturan yang ada, bukan 10 persen. Sebab, pemotongan PPH/PPN berstruktur ASN.
Kemudian, Perangkat Desa semenjak masa kepemimpinan Kades Suherman tidak memiliki Surat Keputusan (SK), Wahab menyatakan bahwa bila tidak ada SK bagaimana laporan pertanggung jawaban dari Siltap desa yang dimaksud, sedangkan SK tersebut merupakan acuan untuk menetapkan Siltap perangkat desa tsb. untuk ketetapan siltap dituangkan dalam APBDesa. “kami juga akan periksa apbdes kamplas secara mendetail, ” Terangnya.
Diketahui, Kasi Pemerintahan Desa Kamplas merupakan anak kandung dari Kades Suherman, Lanjut dia, sesuai dengan peraturan yang ada, perangkat desa tidak boleh ada hubungan keluarga. ” Dalam hal mengangkat anak kandung menjadi kasi pemerintahan di desa setempat itu menyalahi peraturan yang ditetapkan
Kami pengurus komite mahasiswa nusantara untuk demokrasi hibau seluruh Kepala desa /kelurahan jagan main main soal angaran desa dan jangan ada premaniseme saat memimpin masyarakat karna pucuk paling bawah ya lurah dan desa, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Indonesia
Jadi kami minta untuk kepala desa atau lurah menjadi contoh yang baik untuk masyarakat (RH)
