Komisi I DPRD Lampung Gelar RPD Bersama KPU dan Bawaslu
BANDAR LAMPUNG – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung. Senin (27/05/2024).
Ketua Komisi I DPRD Ptovinsi Lampung, Budiman AS menyebut, undangan kepada penyelenggara pemilu tersebut bertujuan agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar.
Budiman mengatakan, sejumlah poin yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya mulai dari segi tahapan, pengawasan, serta anggaran Pilkada.
Hari ini Komisi I memanggil KPU dan Bawaslu untuk menanyakan kesiapan Pilkada serentak 2024 supaya tidak terhambat, karena mitra kami yaitu KPU dan Bawaslu,” kata Budiman AS, Senin (27/05/2024).
Budiman mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menegaskan kepada penyelenggara pemilu agar pelaksanaan Pilkada 2024 tidak ternodai oleh perbuatan tercela dari oknum tidak bertanggung jawab.
“Pelaksanan pemilu 2024 berjalan secara aman dan tertib dan kerusuhan tidak ada termasuk setitik darah, jadi senang dengan apa yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu,” ujar Budiman AS.
Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan, pihaknya telah memulai tahapan Pilkada serentak 2024 seperti merekrut petugas Ad Hoc tingkat Kecamatan hingga tingkat Desa. “Kita sudah melaksanakan tahapan Pilkada termasuk kondisi personalia petugas dari PPK dan PPS,” kata Erwan di kantor DPRD Bandar Lampung.
“Kami KPU Provinsi Lampung berterimakasih kepada pimpinan Komisi I DPRD Provinsi Lampung yang sudah Rapat Dengar Pendapat,” tegas Erwan
“Ada masukan dan saran termasuk evaluasi pelaksanaan pilpres 2024 yang dapat menjadi modal dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024,” paparnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar mengatakan, dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, pihaknya juga telah menyiapkan petugas Ad Hoc.
“Tahapan yang sudah kita lakukan itu adalah Panwascam yang sudah dalam proses Bimtek kemudian PKD dalam proses rekrutmen,” kata Iskardo
“Yang jelas kami kerjasama dengan perguruan tinggi, OKP, dalam konteks pengawasan partisipatif,” tambahnya.
Menurut Iskardo, dalam pilkada serentak 2024 ini, pihaknya bakal fokus mengawasi sejumlah hal, mulai politik uang, intimidasi, serta politik sara.Endemi politik kita sama, masih dalam politik uang, intimidasi, dan politik sara itu menjadi atensi Bawaslu untuk memberantas itu,” katanya.
“Yang lebih penting adalah kita ingin Pilkada itu menyatukan kita, bukan malah memecah belah membuat polarisasi di tingkat masyarakat,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Iskardo mengatakan, bahwa Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif,” pungkasnya.(hs)
