Oleh : H. Ahmad Bastari, S. Sos, MM
Pemimpin Redaksi
BANDAR LAMPUNG-Tanggal 20 Februarai 2025 yang lalu menjadi hari bersejarah bagi pasangan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024. Karena, hari itu merupakan hari pertama mereka secara resmi mendapat jabatan yang sama-sama mereka perjuangkan. Sebuah jabatan bergengsi yang banyak diimpikan oleh banyak orang.
Kita tentu sangat berharap, keharmonisan dan kebahagiaan pasangan kepala daerah yang baru dilantik itu, dapat bertahan hingga akhir masa jabatan, bahkan dapat berlanjut pada periode selanjutnya.
Karena tidak banyak pasangan kepala daerah di Indonesia, khususnya di Lampung, baik tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang dapat berjalan harmonis hingga akhir masa jabatan. Bukan rahasia lagi, banyak pasangan kepala daerah yang harmonis di tahun pertama, tetapi tahun selanjutnya hubungan keduanya perlahan merenggang. Bahkan ada yang tidak sampai hitungan tahun sudah jarang bertegur sapa.
Sebagai wartawan yang selalu mengikuti dan memantau kegiatan kepala daerah, tentu dapat mengetahui dengan mudah adanya ketidakharmonisan setiap pasangan kepala daerah. Misalnya, dari statement masing-masing, kemudian dari pembagian/pendelegasian tugas sehari-hari, kemudian dari penempatan personil pimpinan satuan kerja perangkat daerah, dan lain-lain. Dari sini dapat diketahui harmonis atau tidaknya pasangan kepala daerah.
Ketika kami menerima kunjungan pasangan kepala daerah yang baru dilantik di Balai Wartawan H. Solfian Akhmad beberapa tahun lalu, saya sempat menanyakan kepada pasangan yang masih ‘lucu-lucunya’ itu, tentang berapa lamakah masa ‘bulan madu’ pasangan ini.
Pertanyaan ini saya lontarkan, juga merupakan harapan agar ketidakharmonisan pasangan kepala daerah yang terjadi di tempat lain tidak terjadi di sini. Ketika menjawab pertanyaan ini pasangan ini sepakat akan kompak, rukun sampai akhir masa batan.
Tetapi ternyata, kekhawatiran itu terbukti benar. Pasangan kepala daerah ini di tahun kedua dan seterusnya sampai akhir masa jabatan berjalan tidak harmonis. Salah satu dari sekian banyak sebab adalah, soal penempatan pejabat. Bahkan akibat ketidakharmonisan pasangan itu, posisi sekretaris daerah dan pejabat lainnya menjadi terjepit.
Ketika ditanya tentang alasan tidak harmonis, Si kepala daerah berdalih karena peraturannya memang begitu. Kewenangan kepala daerah dan wakilnya itu sudah diatur, sehingga wakil tidak boleh meminta lebih dari ketentuan itu. Wakil kepala daerah itu tugasnya hanya membantu kepala daerah. Si wakil tidak boleh ‘off side’.
Tetapi sebetulnya, kalau kepala daerah mau ‘berbagi’ dan sadar bahwa terpilihnya bukan karena perjuangan sendiri, tetapi atas perjuangan bersama, tentu tidak sekaku itu. Tetapi, kita juga tahu bahwa itu hanya sekedar dalih untuk membenarkan sikapnya.
Banyaknya pasangan kepala daerah yang tidak harmonis, dapat diketahui dengan berbagai sebab. Sebab pertama, karena adanya perbedaan latar belakang, baik sosial, ekonomi dan latar belakang politik masing-masing. Mereka menjadi pasangan karena ‘kawin paksa’, karena memiliki tujuan yang sama untuk menjadi kepala daerah.
Yang satu punya nama besar di masyarakat, tapi tidak memiliki kendaraan politik. Ada yang memiliki kendaraan politik, tetapi tidak memiliki ongkos politik dan lain-lain. Mereka hanya dipertemukan karena kepentingan yang sama untuk mendapatkan jabatan, tetapi sesungguhnya mereka memiliki agenda atau orientasi yang berbeda.
Itulah sebabnya ketika kekuasaan telah didapat, watak asli masing-masing mulai tampak, bahwa sesungguhnya mereka berbeda dan sulit untuk dipertemukan. Apalagi bila pasangan ini memiliki latar belakang partai politik yang berbeda, dimana masing-masing membawa agenda dan gerbong yang berpeda pula.
Tetapi harus diakui, ada pula pasangan kepala daerah di Lampung yang harmonis pada periode pertama, bahkan berlanjut pada periode selanjutnya. Keharmonisan ini biasanya terjadi ketika salah satu pasangan tidak berambisi, baik ambisi untuk mendapat kekuasaan lagi atau ambisi untuk mendapatkan ‘kue’ pembangunan dan lain-lain.
Oleh karena itu, yang terjadi pada masa lalu, hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi pasangan kepala daerah yang baru dilantik, agar mempertahankan keharmonisan. Karena keharmonisan pasangan kepala daerah sangat berpengaruh kepada masyarakat. Dengan adanya kekompakan pasangan kepala daerah, maka proses pembangunan juga akan berjalan baik.
Hal-hal yang biasa menjadi penyebab terjadinya keretakan pasangan kepala daerah yang sering terjadi di masa lalu hendaknya dapat menjadi pelajaran dan diminimalisir.
Sebenarnya mudah saja. Masing-masing kepala daerah mawas diri, menahan ego, baik ambisi untuk berkuasa pada periode selanjutnya, ambisi untuk mendapatkan porsi ‘kue’ kewenangan maupun kompetisi dalam merebut simpati masyarakat. Dengan sama-sama menahan diri, saling menghargai satu sama lain, sehingga gesekan akan dapat dihindari.
Satu hal lagi yang terpenting adalah, bersyukur atas jabatan yang sudah didapat. Allah sudah tetapkan jabatan/rizki kepada masing-masing sesuai porsinya. Tidak menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bersyukurlah. Karena, mungkin tanpa berpasangan dengan yang ada ini, belum tentu mendapatkan seperti yang didapat sekarang.
Satu hal yang patut diingat adalah, jabatan, kekuasaan dan harta juga merupakan ujian yang apabila salah menyikapinya akan menjadi bencana, baik di dunia dan di akhirat.
Semoga para kepala daerah yang baru dilantik dapat berjalan harmonis selamanya dan dapat menjalankan amanah dengan baik, selalu mawas diri, sehingga jabatannnya barokah dan membawa manfaat bagi masyarakat di daerahnya masing-masing. (ab)
