Onlinekoe.com | Padang – Angkatan kerja di Sumatra Barat (Sumbar) diminta lebih memaksimalkan peluang bekerja di luar negeri. Sebab, selain dapat memperbaiki taraf hidup, bekerja di luar negeri juga mendatangkan keuntungan berupa transfer pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan di dalam negeri saat pekerja kembali ke kampung halaman.
Hal itu disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran (P2MI)/Kepala BP2MI RI Abdul Kadir Karding, saat silaturrahim dengan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar serta jajaran Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (3/6/2025).
Data Kementerian P2MI tahun 2025 menunjukkan, baru 1.854 pekerja asal Sumbar yang bekerja di luar negeri. “Soal mental dan pengetahuan, orang Sumbar tidak usah ditanya. Mental perantau sudah ada sejak dulunya. Tinggal bagaimana kita fokus pada melatih skill atau keterampilannya.”
“Pada akhirnya, nanti selama bekerja di luar negeri, juga akan terjadi transfer ilmu dan keterampilan, yang sangat berguna ketika perantau itu nanti pulang untuk membangun kampung halaman,” kata Menteri Abdul Kadir.
Kementerian P2MI sebagai kementerian yang baru dibentuk, kata Abdul, fokus pada dua hal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, fokus pada kualitas perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kedua, memaksimalkan penempatan PMI terampil untuk peningkatan kesejahteraan PMI itu sendiri, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan visa negara.
“Terhitung hingga Mei tahun ini, ada sekitar 1,7 juta job order dari luar negeri yang bisa diisi. Didominasi oleh sektor formal seperti perawat, teknisi, juru masak, dan lain-lain dengan potensi pendapatan Rp15-30 juta per bulan. Ke depan, pelatihan akan kita fokuskan di sektor formal ini,” sebutnya.
Hal senada disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, yang menyatakan bahwa merantau telah menjadi identitas kultural bagi masyarakat Sumbar atau warga Minang secara umum. Meski demikian, tetap ada tantangan dalam menjalaninya, termasuk terkait isu perlindungan tenaga kerja saat bekerja di luar negeri.
“Kita di Pemprov Sumbar telah membentuk Satgas untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI, dengan melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait.”
“Data 2024 menunjukkan, ada 1.473 warga Sumbar yang bekerja di luar negeri, dengan tujuan utama Malaysia, Jepang, dan beberapa negara lain,” ungkap Mahyeldi.
Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, juga terus berkomitmen untuk menjadi provinsi unggul dalam penyediaan pekerja migran berkualitas, untuk memaksimalkan peluang yang ada di luar negeri.
“Terkait isu perlindungan, kita juga memiliki perkumpulan Minang Diaspora di banyak negara, dan komunikasi pemerintah dengan perkumpulan ini terus terjaga,” katanya.
Turut hadir dalam silaturrahim tersebut, Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, Penjabat (Pj) Sekda Sumbar Yozarwardi UP, Ketua DPRD Sumbar diwakili Eviyandri, Wali Kota Pariaman Yota Balad.
Diikuti Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Panjang Allex Saputra, Wawako Padang Maigus Nasir, Wakil Bupati (Wabup) Lima Puluh Kota Ahlul Badrito, Wabup Agam Muhammad Iqbal, dan Wabup Solok Candra. (Warman/adpsb)
