Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan kesiapan Kabupaten Natuna sebagai pintu gerbang ekspor dan impor di wilayah perbatasan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Ekspor dan Impor yang digelar di Gedung Daerah, Tepi Laut, Tanjungpinang, Senin (25/8/2025).
Dalam forum yang turut dihadiri Bupati Natuna Cen Sui Lan tersebut, Ansar menekankan bahwa kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan barang pokok sekaligus mengendalikan inflasi di daerah perbatasan.
> “Ibu Bupati menyampaikan ide agar Natuna bisa melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, sudah ditetapkan Pelabuhan Selat Lampa sebagai lokasi, dan ke depan kita juga berharap bisa melaksanakan ekspor dari sana,” ujar Ansar.
Ansar menyoroti pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 7,14 persen pada triwulan II 2025. Menurutnya, capaian tersebut harus memberikan dampak nyata, bukan sekadar angka statistik.
> “Pertumbuhan itu tidak akan berarti jika stabilitas harga kebutuhan pokok tidak terjaga. Karena itu, ekspor dan impor menjadi solusi yang memberi efek langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Ansar mendorong agar Pelabuhan Selat Lampa segera beroperasi penuh sebagai pelabuhan internasional. Menurutnya, fasilitas pendukung seperti layanan karantina, imigrasi, bea cukai, hingga port authority harus segera dilengkapi.
> “Kalau bicara pelabuhan internasional, kita butuh dukungan penuh dari seluruh instansi. Fasilitas sebenarnya sudah ada, tinggal kita lengkapi. Lebih cepat lebih baik,” jelasnya.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa strategi menjadikan Natuna sebagai hub distribusi lebih realistis dibanding hanya memenuhi kebutuhan lokal. Dengan jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa, kegiatan impor dinilai kurang menarik bila tidak didukung fungsi distribusi ke wilayah lain.
> “Kalau hanya untuk kebutuhan Natuna, vendor akan berpikir dua kali. Maka strategi kami adalah menjadikan Natuna sebagai hub impor-ekspor dengan dukungan penuh pemerintah provinsi dan pusat,” ungkap Cen.
Perwakilan PT Eco Batam Indonesia juga menilai jalur langsung ke Natuna akan memangkas biaya logistik secara signifikan. “Kalau dari Tiongkok ke Natuna hanya sekitar 2.300 km, sementara jika harus memutar ke Jakarta, Surabaya, lalu Batam bisa mencapai 10.000 km. Ini yang membuat harga barang di Natuna mahal,” ujarnya.
Selain impor, sejumlah komoditas lokal seperti kelapa, pinang, pisang, dan hasil pertanian dinilai potensial untuk diekspor ke Tiongkok dan Singapura.
Rencana strategis ini mendapat dukungan dari Bea Cukai Tanjungpinang, KSOP Kelas II Tanjungpinang, serta Balai Karantina Pertanian. Mereka sepakat menyusun langkah konkret agar Pelabuhan Selat Lampa segera difungsikan penuh sebagai pintu ekspor-impor.
“Lebih cepat lebih baik. Mari kita wujudkan Pelabuhan Selat Lampa sebagai gerbang ekspor-impor Natuna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” pungkas Ansar.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Barenlitbang Provinsi Kepri Aries Fhariandi, Kepala Disperindag Kepri Novianto, Kepala Diskominfo Kepri Hendri Kurniadi, OPD Kabupaten Natuna, Kepala Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo, serta jajaran PT Eco Batam Indonesia.
(*Anwar)
