Onlinekoe.com | Lima Puluh Kota – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing komoditas gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kolaborasi itu diwujudkan dalam program bertajuk “Pendampingan Desa Devisa.”
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, menyatakan program ini diharapkan dapat menjadi solusi menyeluruh, tidak hanya untuk meningkatkan kuantitas produksi, tetapi juga mutu dan akses pasar ekspor bagi para petani gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Melalui program ini, para pelaku usaha gambir lokal diharapkan tidak hanya sekadar memproduksi, tapi juga mampu naik kelas menjadi eksportir yang kompetitif,” kata Mahyeldi, saat peluncuran program di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, pada Selasa (29/7/2025).
Senada dengan Gubernur, Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang, menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani gambir, mengingat besarnya kontribusi daerah itu terhadap ekspor gambir nasional.
“Sekitar 90 persen ekspor gambir Indonesia berasal dari Lima Puluh Kota. Namun, manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani. Program ini menjadi momentum untuk mengubah itu,” tegas Safni.
Data mencatat, produksi gambir di Lima Puluh Kota mencapai 9.000 ton per tahun, dengan sekitar 100.000 petani tersebar di 35 nagari dari total 13 kecamatan di daerah tersebut.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin, menyampaikan bahwa program ini mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Menurutnya, pendekatan yang diterapkan bersifat menyeluruh, mencakup tiga lini penting: hulu, tengah, dan hilir.
“Di hulu, kami fokus pada penguatan teknis produksi dan pengolahan; di lini tengah, pada penguatan kelembagaan dan kemitraan; serta di hilir, kami fasilitasi akses pembiayaan dan transformasi ke pasar global,” terangnya.
Dody menambahkan, kolaborasi ini juga bertujuan untuk mengkonsolidasikan peran seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, dalam membangun ekosistem ekspor yang berkelanjutan berbasis potensi lokal. (Warman/adpsb)
