Onlinekoe.com | Padang – Pertemuan Koordinasi Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG se- Sumatera Barat berlangsung di Auditorium Gubernuran Kamis (2/10/2025).
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan Program MBG merupakan program strategis nasional untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak dan ibu hamil di Indonesia, oleh karena itu perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak.
“Program ini juga diyakininya dapat menjadi motor penggerak ekonomi di setiap nagari dan desa,” kata Mahyeldi dalam keterangannya.
Ia sebut dengan dasar perhitungan biaya produksi setiap dapur per hari sebesar Rp45 juta dikali 20 hari penyedian MBG per bulan, maka total biaya yang dikeluarkan untuk setiap dapur berjumlah sebanyak Rp900 juta per bulan. Maka biaya produksi MBG per dapur untuk 1 tahun berjumlah Rp10,8 miliar.
“Jumlah itu lebih besar dari alokasi anggaran nagari/desa yang besarnya Rp1 miliar per nagari/desa,” sebut Gubernur.
Diketahui, khusus di Sumbar penyediaan MBG untuk 2 Nagari itu dilayani oleh 1 dapur MBG. Jumlah total dapur MBG di Sumbar berjumlah sebanyak 120 dapur. Hingga saat ini baru beroperasi sebanyak 84 dapur.
“Kita berharap, ke depan kebutuhan dapur MBG ini dapat disuplay dari produksi pangan masyarakat di masing-masing nagari,” harap Gubernur Sumbar itu.
Saya minta ini menjadi perhatian seluruh OPD terkait di provinsi, bagaimana mensinergikan produksi pangan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis.
“Kita berharap dengan dengan itu, pergerakan ekonomi masyarakat dapat lebih merata,” harap Mahyeldi lagi.
Kemaren, kata Mahyeldi, ada 86 orang warga Kabupaten Agam terindikasi keracunan setelah mengkonsumsi nasi goreng Program MBG.
“Saat ini, Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Sumbar sedang melakukan identifikasi lapangan. Oleh karena itu, untuk sementara operasional dapur tersebut kita stop dulu,” katanya.
Saya minta seluruh pihak terkait, segera melakukan tindakan cepat untuk penanganan setiap permasalahan yang terjadi di lapangan terkait MBG, pastikan setiap anak mendapat makanan yang sesuai standar dan higienis.
“Ya, Standarisasi perlu menjadi perhatian bersama baik oleh bupati/wali kota maupun Satgas agar program MBG ini dapat berjalan optimal di Sumbar,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG Sumbar, Iqbal Ramadipayana menerangkan kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi dan percepatan penyelenggaraan MBG di Sumbar.
Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Riau, Kepri dan Sumbar, Syariwidya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Forkopimda se Sumbar, Bupati/Wali Kota se Sumbar dan Satgas MBG se Sumbar.
(Warman/Adpasb)
