Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Gelar Webinar Internasional

Bandar Lampung (OK) – Program Studi (Prodi) S2 Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) menggelar webinar internasional bertajuk Contribution of Digitalization Financial Industry to the Real Sector, Jumat (05/04/2024).

Acara yang diselenggarakan secara sinkronus melalui platform Zoom dan kanal youtube Pascasarjana ini, diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai kalangan. Tidak hanya diikuti mahasiswa maupun dosen UIN RIL saja, namun nampak peserta umum dari universitas lain dari Sabang hingga Merauke juga turut antusias hadir dalam webinar.

Direktur Pascasarjana, Prof Dr Ruslan Abdul Ghofur MSi membuka kegiatan secara resmi. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan wawasan berharga di tingkat internasional, khususnya bagi akademisi dan mahasiswa yang berspesialisasi dalam kualitas Ekonomi Syariah. Ia menyampaikan, hal tersebut juga mencakup mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang sedang dalam proses menyusun proposal tesis dan melakukan penelitian.

Webinar ini terselenggara bekerja sama dengan Fukuoka Women’s University, Jepang dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara dimoderatori oleh Mia Selvina SE MSAk.

Narasumber pertama, Prof Dr Ibnu Qizam SE MSi Ak CA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof Ibnu menyampaikan bahwa ekonomi digital menggambarkan perekonomian baru, wirausaha baru, dan teknologi baru, serta bagaimana hal-hal tersebut terhubung satu sama lain – bagaimana hal-hal tersebut memungkinkan satu sama lain.

Terdapat 4 poin yang mempengaruhi keberhasilan ekonomi digital, sebut Prof Ibnu, yaitu meningkatkan segi customer experience, product enhancement, collaborative innovation, dan organizational leadership.

Prof Ibnu memaparkan penelitiannya berjudul How does the digital sharia economy and financial inclusion play a role in developing islamic boarding schools-based Halal Value Chain ?, yaitu peran ekonomi syariah digital dan inklusi keuangan dalam mengembangkan pesantren berbasis Halal Value Chain.

Menurutnya, penerapan Halal Value Chain (HVC) melalui ekonomi digital dan inklusi keuangan dianggap sangat penting dikarenakan mayoritas konsumen khususnya muslim saat ini tidak hanya memperhatikan aspek produknya saja, namun juga mempertimbangkan dan memastikan alur proses produksi dan distribusi berasal dari sumber yang halal dan thayyib.

Kemudian juga, ia mengatakan bahwa pesantren menjadi dasar pengembangan industri halal. Prof Ibnu mengungkapkan, lebih dari 28.000 pesantren dengan 2,5 juta santri yang tersebar di Indonesia.

“Pondok pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan, namun juga fokus pada kewirausahaan dan pembelajaran ekonomi serta unit usaha yang berpotensi menjadi lokomotif penguatan HVC di tingkat lokal dan global,” katanya.

Narasumber kedua dari Jepang, yakni Tetsu Konishi PhD Associate Professor, Fukuoka Women’s University, Japan.

Dalam sesi ini ia memaparkan mengenai Digitalization and State Capitalism in Indonesia. Diantaranya membahas State and capitalism in pandemic era, Digitalization and a state CBDC (Central Bank Digital Currency) for the economy, State capitalism in Indonesia, Proyek Garuda and Indonesia State’s CDBC, serta Remark CBDC in the State Capitalism.

Tetsu menjelaskan, CBCD merupakan uang yang dapat diterbitkan oleh bank sentral suatu negara, disebut digital (atau elektronik) karena bukan uang fisik seperti uang kertas dan koin. Itu dalam bentuk jumlah di komputer atau perangkat serupa.

Kemudian Tetsu menunjukkan movement in monitoring policy termasuk digital currency.

Sudah banyak negara yang considering CBDC, ujarnya, namun memang butuh waktu yang lama untuk mengimplementasikan digital currency di seluruh dunia.

Ia menegaskan bahwa CBDC menawarkan manfaat potensial untuk inklusi keuangan namun terdapat concern yang perlu diperhatikan.

“Pemerintah dan bank sentral harus transparan dan jujur ​​​​tentang potensi keuntungan dan risiko mata uang digital untuk membangun kepercayaan publik terhadap CBDC,” ujarnya.

Adapun potensi manfaatnya yakni mempromosikan inklusi keuangan, platform untuk menciptakan produk dan layanan keuangan dan memantau transaksi lintas batas. Namun juga memperhatikan hal ini, katanya, yaitu pengaruh struktur pasar sektor keuangan, keamanan, stabilitas, dan transparansi.

Tetsu juga menerangkan transformasi state capitalism di Indonesia sejak orde baru, masa pandemi, post pandemi hingga sekarang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here