Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan masih menunggu arahan dan surat resmi dari pemerintah pusat terkait rencana penggunaan Pulau Galang sebagai lokasi perawatan korban perang Gaza, Palestina.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, yang menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut karena belum menerima dokumen resmi dari kementerian terkait.
“Kami masih menunggu surat turunan dari pemerintah pusat. Sampai sekarang, belum ada arahan resmi yang kami terima, sehingga belum bisa menjelaskan secara rinci,” ujar Rudi saat dikonfirmasi oleh batamnews.co.id, Jumat (8/8/2025).
Sebelumnya, rencana pemanfaatan Pulau Galang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam pernyataan terpisah pada Kamis (7/8/2025).
Hasan menjelaskan bahwa Pulau Galang dipilih karena telah memiliki infrastruktur kesehatan yang lengkap, warisan dari pemanfaatan saat pandemi COVID-19 lalu.
“Rencananya, pusat pengobatan bagi korban perang Gaza akan dibangun di Pulau Galang. Di sana sudah tersedia rumah sakit dan fasilitas penunjang lain, serta memungkinkan juga untuk menampung anggota keluarga korban,” terang Hasan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi berbagai langkah teknis dan diplomatik, termasuk melakukan komunikasi dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
“Presiden telah menjalin komunikasi dengan beberapa pemimpin Timur Tengah. Saat ini kita sedang mempersiapkan semua teknis agar dapat segera direalisasikan jika waktunya tiba,” kata Sugiono.
Lebih lanjut, Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa fasilitas di Pulau Galang nantinya ditargetkan mampu merawat hingga 2.000 warga Gaza, termasuk keluarga yang mendampingi mereka.
Rencana ini menjadi bagian dari komitmen kemanusiaan Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang melanda Gaza, dan sekaligus memanfaatkan infrastruktur yang selama ini belum digunakan secara optimal pasca pandemi.
Meskipun prosesnya masih dalam tahap koordinasi pusat, Pemerintah Kota Batam menyatakan kesiapan mendukung kebijakan nasional demi misi kemanusiaan global ini. (Anwar)
