Pasaman – Bupati Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sabar AS, memimpin apel perdana aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Pasaman di 2025 di halaman kantor Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping, Senin (6/1/2025).
Apel perdana tersebut diikuti hampir seluruh pejabat, mulai dari Sekdakab Pasaman, para asisten, staf ahli, para kepala dinas, para kepala badan, ASN, tenaga honorer, dan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Sabar meminta para ASN bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). “Karena tupoksi itu yang menjadi panduan ASN dalam memberikan pengabdian kepada daerah dan masyarakat,” ujar mantan anggota DPRD Sumbar itu.
Menurut Bupati Sabar, siapa pun kelak pasangan bupati dan wakil bupati yang akan dipercaya memimpin Pasaman ke depan, produk Pilkada Pasaman 2024, para ASN diharapkan tetap bekerja dan memberikan pengabdian sesuai dengan koridor yang ada.
Pada bagian lain, Bupati Sabar juga mengingatkan perlunya meningkatkan semangat kerja dalam menyambut dan menjalani hari-hari di tahun 2025 yang baru beberapa hari dilalui.
“Diharapkan tahun baru memberikan gairah dan semangat baru bagi kita untuk memberikan pengabdian yang lebih baik lagi bagi daerah dan seluruh anggota masyarakat yang berada di dalamnya,” ujar Sabar.
Sabar juga menyetir tentang rumor yang berkembang di tengah masyarakat, yang menyebutkan kas Pemkab Pasaman dalam kondisi kosong.
“Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Pemkab Pasaman, melainkan hampir di semua pemkab/pemkot yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), bahkan terjadi secara nasional,” ungkap Bupati Sabar.
Dijelaskan Sabar, sekitar 90 persen sumber pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pasaman berasal dari transfer pemerintah pusat dan DBH dari provinsi, sedangkan PAD Kabupaten Pasaman berkontribusi pada APBD pada kisaran 10 %
“Akibat kondisi perekonomian dunia yang bertumbuh secara lamban menyebabkan pendapatan nasional untuk posisi November 2024 lalu mengalami defisit sekitar Rp400 an triliun dibanding dengan belanja dalam APBN,” jelas Bupati Sabar.
“Kondisi keuangan di pusat yang mengalami defisit juga, diikuti oleh daerah karena sebagian besar pendapatan pemerintah daerah kabupaten dan kota pada umumnya berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” terangnya.
Persoalan tidak hanya sampai di sana. Dijelaskan Bupati, terdapat sekitar Rp.17 miliar DAU yg ditentukan untuk PPPK tidak masuk Kasda dan sebanyak Rp52 miliar pendapatan Pemkab Pasaman di tahun anggaran 2024 ini berasal dari DBH dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar belum seluruhnya di transfer ke Kasda Kab.Pasaman oleh Provinsi.
“Dari Rp 52 milyar DBH dari Provinsi, sejauh ini yang sudah masuk ke kas Pemkab Pasaman baru sebesar Rp18 miliar. Kondisi seperti itu menyebabkan target pendapatan tidak penuh masuk ke Kasda,” terangnya.
Pada kesempatan itu juga diserahkan hadiah bagi para pemenang aneka lomba dan kegiatan dalam ajang Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Sumbar yang digelar di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, pada 16-18 Juli 2024 lalu.
Dalam ajang tersebut, peserta/utusan dari TP-PKK Kabupaten Pasaman berhasil merebut sebanyak delapan penghargaan, baik untuk tingkat nasional maupun untuk tingkat lokal Provinsi Sumbar. (UL)
