Teten minta KSP-SB Transparan Laporkan Pembayaran Dana Anggota
Onlinekoe.com | Jakarta — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki meminta Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) transparan dalam melaporkan jumlah pembayaran dana anggota sesuai tahapan yang telah diputuskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), kata Teten, terus memantau proses homologasi (perjanjian damai) sesuai dengan putusan PKPU antara KSP-SB dengan anggota.
“Proses yang transparan ini sangat penting agar seluruh tahapan pembayaran dapat berjalan baik,” ujar Menkop dan UKM Teten Masduki, di Jakarta, Rabu (5/01/2022).
Lebih lanjut Teten mengatakan, PKPU memutuskan kewajiban pembayaran dana anggota dibagi dalam 10 tahap dengan pembayaran tahap pertama mulai dari Juli – Desember 2021.
“Kewajiban tahap pertama yang harus dibayarkan oleh KSP-SB kepada anggota sebesar 4 persen dari nilai total tagihan,” katanya.
Lanjut Teten mengatakan, apabila KSP-SB tidak bisa memenuhi pembayaran, anggota bisa menempuh jalur hukum.
“Apabila KSP-SB tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai tahap pembayaran, maka anggota KSP-SB dapat menentukan upaya hukum lebih lanjut,” ungkap Menkop dan UKM Teten Masduki lagi.
Teten juga meminta agar proses pidana terhadap manajemen KSP-SB tidak menjadi alasan yang menghambat penjualan aset sehingga kewajiban pembayaran dana anggota dapat diselesaikan.
Sebelumnya, Tim Pengawas KSP-SB Kemenkop-UKM telah melakukan pertemuan dengan Polda Jawa Barat (Jabar) yang menangani proses pidana proses pidana KSP-SB.
Dalam pertemuan itu, diperoleh penjelasan dari Polda Jabar bahwa tidak ada hambatan bagi KSP-SB untuk melakukan penjualan aset.
Sementara, pihak kepolisian menyatakan tidak melakukan perintah blokir terhadap aset KSP-SB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun hanya meminta BPN untuk melakukan penelusuran (tracing) aset KSP-SB.
Lebih lanjut Teten mengatakan, penanganan dan penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah merupakan salah satu fokus perhatian Kemenkop-UKM.
“Dalam waktu dekat akan dibentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah lintas Kementerian/Lembaga (K/L),” ujar Menkop dan UKM Teten Masduki.
Diketahui, sejak tahun 2020 KSP-SB telah mengalami gagal bayar kepada para anggotanya.
(Alex)
