Onlinekoe.com, (Karimun) – Pemerintah Kabupaten Karimun mengambil langkah tegas dengan memangkas seluruh proyek fisik non-prioritas pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Karimun dipotong cukup besar, yakni mencapai Rp185 miliar.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menjelaskan bahwa pemotongan tersebut diduga kuat disebabkan tingginya beban fiskal APBD Karimun yang mencapai Rp1,6 triliun. Kondisi itu membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin sempit.
“Proyek fisik yang tidak mendesak akan kita kurangi, kecuali yang bersifat strategis,” tegas Bupati Iskandarsyah di kediaman dinasnya, Jumat (14/11/2025).
Fokus pada Proyek Vital: Bandara RHA dan Jembatan Penghubung Pulau Asam–Tebias
Meski memangkas banyak kegiatan fisik, Pemkab Karimun memastikan pembangunan strategis dan vital tetap berjalan. Dua proyek besar yang diprioritaskan adalah:
Kelanjutan pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA)
Pembangunan konektivitas Jembatan Pulau Asam – Tebias
Dua infrastruktur ini dinilai sangat penting untuk membuka akses ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Karimun.
Pemotongan TKD Jadi Pukulan Berat
Menurut Bupati Iskandar, pengurangan TKD sebesar Rp185 miliar memberikan dampak besar terhadap rencana pembangunan daerah tahun 2026. Apalagi Karimun masih memikul tanggungan utang yang cukup besar.
Pada awal 2024, Karimun tercatat memiliki utang Rp172 miliar dan berhasil ditekan hingga tersisa Rp120 miliar. Namun, pemangkasan TKD menjadi tambahan beban yang signifikan.
“Sisa utang 120 miliar ditambah pengurangan TKD 185 miliar memang terasa berat,” ungkapnya.
Pemkab Karimun Tingkatkan PAD dan Optimalkan Dukungan DPRD
Menghadapi kondisi fiskal yang menantang, Pemkab Karimun berkomitmen untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Berbagai sektor akan didorong untuk meningkatkan kontribusi pendapatan daerah, termasuk melalui peluang pendapatan dari Pemerintah Pusat.
“Tentunya kita butuh komitmen bersama dengan teman-teman di DPRD,” ujarnya.
Pelayanan Dasar Tetap Prioritas Utama
Meski sejumlah proyek fisik terpaksa dipangkas, Bupati Iskandarsyah menegaskan bahwa pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terdampak.
“Intinya, yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat tidak akan terganggu,” tutupnya.
Editor: Anwar
