Kabupaten Agam Teken Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik
Onlinekoe.com | Agam – Acara penandatanganan pakta integritas keterbukaan informasi publik, peluncuran Aplikasi E Monev dan peluncuran Buku QRCode PPID Sumbar yang digelar Komisi Informasi Daerah Sumbar di hotel ZHM Premiere Jalan M Thamrin Nomor. 27 Alang Laweh Kota Padang.
Diikuti Kabupaten Agam dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, beserta 18 kabupaten/kota lainnya, Senin (24/6/2024).
Penandatangan Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh masing-masing Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar merupakan bentuk komitmen bersama dalam transparansi yang akuntabel sementara Kabupaten Agam diikuti Sekdakab, Drs.Edi Busti, M.Si mewakili Bupati Agam didampingi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Mahyeldi dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“Kami pesankan pada seluruh pemerintah kabupaten/kota agar mengedepankan azas-azas keterbukaan dengan seksama tentang penyelenggaraan pemerintahan di Sumbar dapat terwujud,” kata Mahyeldi.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi publik yang digawangi oleh Komisi Informasi (KI) pada kesempatan yang sama juga meluncurkan aplikasi elektronik e-monev yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota di Sumbar.
Agenda tersebut merupakan agenda tahunan KI dalam menilai ketersediaan dan keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan.
“Dalam penilaian hasil monitoring dan evaluasi ini juga akan ditetapkan kategori masing-masing kabupaten/kota yakni Informatif, menuju informatif, kurang informatif dan tidak informatif,” terang Mahyeldi.
Kabupaten Agam di bawah kepemimpinan Bupati Agam, Dr.H.Andri Warman, MM., bertekad untuk menjadikan Agam sebagai Kabupaten Informatif dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dengan berkomitmen “Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani.” (Warman/IKP Diskominfo)
