Onlinekoe.com, (Batam) – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk terus memperbaiki tata kelola penanganan Tuberkulosis (TBC) secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Penuntasan TBC dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Penyerahan LHP berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kepri, Batamcentre, Selasa (3/2/2026), dan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, serta Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Dalam kesempatan tersebut, Amsakar turut didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan audit kinerja yang dinilainya sangat strategis dalam memberikan arah perbaikan tata kelola program penanggulangan TBC di Batam.
“Melalui pemeriksaan ini, kami memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait aspek-aspek krusial yang perlu segera dibenahi, mulai dari penyusunan peta jalan atau rencana aksi yang terukur, penguatan kelembagaan khusus penanganan TBC, hingga optimalisasi sistem pemantauan pengobatan pasien di lapangan,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan bahwa penuntasan TBC merupakan bagian dari prioritas nasional dan sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor kesehatan.
Lebih lanjut, Amsakar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Batam telah mulai melakukan langkah-langkah tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Salah satunya adalah menyiapkan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai landasan hukum penguatan program penanggulangan TBC di Batam.
“Saya sudah mendisposisikan agar regulasi ini segera disusun. Setelah itu, fokus utama kita adalah memastikan implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan,” tegasnya.
Amsakar optimistis, melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, serta pengawasan berkelanjutan dari BPK RI, angka kasus TBC di Batam dapat ditekan secara signifikan, demi mewujudkan masyarakat Batam yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini, menjelaskan bahwa Kota Batam dipilih sebagai sampel pemeriksaan kinerja tematik nasional karena memiliki karakteristik wilayah yang strategis sekaligus berisiko tinggi terhadap penyebaran TBC.
“Batam merupakan wilayah terpadat di Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi simpul utama transportasi domestik maupun internasional. Tingginya mobilitas penduduk menjadikan Batam sebagai daerah yang rentan terhadap persebaran penyakit menular. Secara nasional, Indonesia juga masih berada pada peringkat kedua jumlah kasus TBC tertinggi di dunia,” jelasnya. (***)
Editor: Anwar
