TANJUNGPINANG, ONLINEKOE.com — Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah, S.H menegaskan pelaksanaan otonomi daerah tidak boleh sekadar menjalankan program seremonial, melainkan harus memastikan anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Penegasan ini disampaikan saat peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dan Hardiknas 2026 di Tanjungpinang, dengan fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Pemerintah Kota Tanjungpinang arah kebijakan pembangunan daerah tetap berpedoman pada visi nasional, khususnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, implementasinya di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menekankan bahwa esensi otonomi daerah bukan hanya menjalankan program kerja, tetapi memastikan setiap kebijakan dan anggaran memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Program-program pemerintah daerah tidak sekadar seremoni. Kita harus melihat kebutuhan mendasar di masyarakat, seperti bagaimana mendorong ekonomi kerakyatan yang bisa dirasakan langsung,” ujar Lis usai upacara Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Dewa Ruci, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan menjadi langkah realistis dalam menjawab tantangan di tingkat daerah. Ia menilai, isu ekonomi nasional memang kompleks, namun pemerintah daerah dapat fokus pada sektor yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
“Kalau bicara ekonomi nasional mungkin berat, tapi paling tidak yang dekat dengan masyarakat itu ekonomi kerakyatan. Itu yang kita dorong,” katanya.
Selain sektor ekonomi, momentum Hari Pendidikan Nasional dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan di Tanjungpinang. Pemerintah, kata Lis, terus berupaya menghadirkan tenaga pendidik yang berkualitas, sejahtera, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Upaya pemerintah bagaimana menciptakan guru yang berkualitas, sejahtera, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Lis mengungkapkan, capaian sektor pendidikan di Tanjungpinang sejauh ini menunjukkan tren positif, termasuk dalam hal angka partisipasi sekolah. Meski demikian, masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa pendidikan memerlukan biaya tinggi.
Padahal, menurutnya, sebagian besar jenjang pendidikan saat ini telah ditanggung oleh negara. Pemerintah juga menggulirkan program sekolah rakyat sebagai solusi untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun yang putus sekolah.
“Masih ada anggapan sekolah itu mahal. Padahal sebagian besar sudah ditanggung negara. Program sekolah rakyat ini salah satu solusi agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan,” jelasnya.
Lebih jauh, Lis menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutupnya. (***)
Editor: Anwar
