TANJUNGPINANG, ONLINEKOE.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai menaruh perhatian serius pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah kondisi fiskal yang tertekan, optimalisasi BUMD dinilai menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dalam Rapat Koordinasi bertajuk “Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD” yang digelar di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (5/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran direksi dan komisaris BUMD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Kepri, serta perangkat daerah terkait.
Nyanyang tidak berputar-putar. Ia langsung menyorot inti persoalan: kinerja BUMD belum maksimal, sementara kebutuhan daerah terus meningkat.
“BUMD dituntut meningkatkan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel. Standarisasi pelaporan keuangan dan kinerja menjadi kunci utama, termasuk ketepatan waktu penyampaiannya,” tegasnya.
Baginya, data bukan sekadar angka. Data adalah dasar keputusan. Tanpa data yang valid dan tepat waktu, arah kebijakan bisa melenceng.
Kinerja BUMD, lanjut Nyanyang, juga tidak berdiri sendiri. Ia terkait langsung dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2025–2029, terutama indikator return on asset (ROA).
“Jika target ROA tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah ikut terdampak. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Dari evaluasi sementara, masih ada BUMD yang belum mampu mencapai target ROA. Ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan sinyal perlunya pembenahan serius.
“Masih ada pekerjaan rumah. Kita perlu rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret,” kata Nyanyang.
Ia kemudian membuka peta jalan perbaikan. Tidak setengah-setengah. Mulai dari tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, penerapan prinsip good corporate governance bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi agar BUMD tidak sekadar bertahan, tetapi juga tumbuh.
“BUMD bukan sekadar entitas usaha. Ia adalah penggerak ekonomi daerah. Harus dikelola profesional agar memberi kontribusi nyata terhadap PAD,” ucapnya.
Di sisi lain, tekanan fiskal menjadi latar belakang yang tidak bisa diabaikan. Pendapatan terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Dalam situasi seperti ini, BUMD diharapkan menjadi “mesin baru” penghasil pendapatan.
“Kapasitas fiskal daerah sedang tertekan. Maka, menyehatkan BUMD agar menjadi tulang punggung pendapatan daerah adalah langkah penting,” tegasnya lagi.
Hasil rapat koordinasi ini, menurut Nyanyang, tidak akan berhenti sebagai dokumen. Ia akan menjadi dasar arah kebijakan ke depan, termasuk kemungkinan langkah strategis seperti restrukturisasi BUMD.
“Pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah strategis demi menyehatkan BUMD. Ini bagian dari komitmen meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepri,” tutupnya. (***)
Editor: Anwar
