Warisan Leluhur, Airlangga Hartarto Pastikan Seni Pedalangan Tak Boleh Punah
Onlinekoe.com | Surabaya — Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pastikan insentif bagi seniman pedalangan di Indonesia.
Dirinya menuturkan, seniman pedalangan menjadi pihak yang terdampak langsung kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan pemerintah.
“Kami akan pikirkan bagaimana diberikan keleluasaan untuk terus menjalankan pertunjukan seni pedalangan ini,” tutur Airlangga saat menggelar pertemuan dengan perwakilan seniman perdalangan yang tergabung dalam Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) di Hotel JW Marriot Surabaya, Sabtu (19/2/2022) malam.
Ketum DPP Partai Golkar tersebut menambahkan, kalau situasinya PPKM Level 2 tidak ada masalah.
“Kalau PPKM level 3, sebagai contoh gedung pertunjukan bioskop diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas 50 persen, tentu mekanisme untuk pertunjukan wayang yang pertunjukannya semalam suntuk, bisa kita sesuaikan,” tutur dia.
Dirinya mengakui, seni tradisional asal Pulau Jawa itu tidak hanya terancam punah akibat larangan pertunjukan di masa pandemi Covid-19 yang telah melanda selama lebih dari dua tahun.
Seniman pedalangan juga menjadi pihak paling terdampak secara ekonomi. Ketum Golkar menegaskan, pertunjukan seni pedalangan tidak boleh punah.
Terlebih, saat ini gamelan sebagai alat musik utama dalam pertunjukan pedalangan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unesco) pada akhir 2021 kemarin.
“Kami menanyakan kepada senimannya langsung, insentif apa yang bisa diberikan,” tegasnya.
Selanjutnya, perwakilan pengurus Pepadi Jawa Timur Kukuh Setyobudi mengaku, seorang dalang dalam satu pertunjukan, di belakangnya melibatkan sebanyak 30 hingga 40 orang seniman. Ia mengatakan secara ekonomi, seniman pedalangan yang melibatkan banyak seniman, menjadi pihak yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19.
Pepadi berharap, seniman pedalangan bisa kembali berkiprah tanpa dibenturkan dengan kebijakan pemerintah maupun masyarakat bawah melalui jam malam PPKM.
“Mungkin pusat membolehkan, tapi di bawah kami dibenturkan. Karena sebenarnya wayang ini, dibalik dalang itu ada puluhan pekerja,” kata Kukuh.
Kukuh menambahkan, profesi kerja dalang sering dibenturkan dengan pemberlakuan jam malam selama PPKM. Bahkan, ia mengaku banyak acara yang sudah dijadwalkan dibatalkan dan para seniman pedalangan harus terusir.
“Kita minta pemerintah buat kebijakan yang policy-nya jangan sampai membenturkan kami seniman dalang. Kami diberi kelonggaran, agar tidak berbenturan dengan di bawah. Kami berharap keluhan kami direspons dan teruskan dengan baik oleh Pak Airlangga,” harapnya.
(B)
