Onlinekoe.com|Asahan Sumut — Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/08/2026) pukul 14.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Gubernur Sumatera Utara, Forkopimda Sumatera Utara, para Kepala Daerah se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, menegaskan bahwa penggenjotan PAD menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh sumber daya harus dioptimalkan, sumber pendapatan yang belum digali diperluas, kualitas SDM ditingkatkan, serta digitalisasi sistem diperkuat guna mengurangi praktik korupsi. Ia juga meminta BUMD lebih dioptimalkan kinerjanya, menjalin kerja sama yang strategis, dan memanfaatkan program CSR secara tepat. Terkait kebijakan baru, daerah kini langsung menerima opsen dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berkontribusi besar terhadap PAD, di mana peningkatan pendapatan tersebut akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD adalah prioritas utama. Salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, dan dengan adanya kebijakan opsen PKB, diharapkan setiap kabupaten/kota dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan. Gubernur meminta dukungan penuh dari seluruh kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta mengajak semua pihak bersinergi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada demi kemajuan Sumatera Utara.
Pasca pelaksanaan rakor, Bupati Asahan menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai wadah mempererat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap penyaluran DBH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran agar pelaksanaan program prioritas daerah tidak terhambat, serta memohon dukungan sinkronisasi data pajak guna menghindari tumpang tindih data dan potensi kehilangan pendapatan. Bupati menegaskan seluruh upaya peningkatan pendapatan daerah ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, dan pendapatan yang dikelola dengan baik, transparan, serta akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.(SN)
