Catatan Akhir Tahun, Yoyok: Butuh Reformasi Tata Kelola UMKM Indonesia agar Bisa Bersaing

Jakarta – UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60,5%, penyerapan tenaga kerja 97%, dan ekspor 16,3%.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2023 mencapai Rp1.518,2 triliun, meningkat 10,6% dari tahun sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga meningkat menjadi 120,8 juta orang, meningkat 0,8% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor UMKM mencapai Rp290,5 triliun, meningkat 32,9% dari tahun sebelumnya.

Sayangnya, meski angka pertumbuhan UMKM di Indonesia berada di atas rata-rata pertumbuhan UMKM di negara-negara lain di ASEAN sebesar 9,0%, tetapi masih dibawah negara Vietnam 12,5%, Thailand 11,1% dan Malaysia 10,7%.

Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, tokoh UMKM Indonesia yang sering melakukan lawatan ke luar negeri memberi catatan pengalamannya mengapa UMKM di beberap negara bisa berkembang. Korea Selatan: Inovasi dan Teknologi, UMKM di Korea Selatan cenderung unggul dalam inovasi dan teknologi; Dukungan Pemerintah, Pemerintah Korea Selatan menyediakan berbagai insentif dan program dukungan bagi UMKM; Daya Saing Global, UMKM Korea Selatan memiliki fokus yang kuat pada ekspansi pasar internasional.

China: Skala Besar, UMKM China memiliki skala yang besar, beberapa di antaranya telah tumbuh menjadi perusahaan besar secara global. Tren Digitalisasi, Banyak UMKM China yang mengadopsi teknologi dan platform digital untuk meningkatkan penjualan dan operasi. Jepang: Warisan dan Keterampilan, UMKM Jepang sering kali berfokus pada produksi dengan kualitas tinggi dan mewarisi keterampilan tradisional. Tantangan Generasional, Beberapa UMKM Jepang menghadapi tantangan dalam menarik generasi muda untuk meneruskan bisnis keluarga. Vietnam: Pertumbuhan Cepat, UMKM Vietnam telah mengalami pertumbuhan yang pesat, didukung oleh stabilitas ekonomi yang relatif. Ekspansi Internasional, Beberapa UMKM Vietnam mulai memperluas pasar ke luar negeri

Thailand: Kemitraan dengan Pemerintah, UMKM Thailand mendapat dukungan kuat dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, pembiayaan, dan akses pasar. Inovasi Produk, Banyak UMKM Thailand yang fokus pada inovasi produk untuk menarik pasar lokal dan global. Malaysia: Diversifikasi, UMKM Malaysia beragam, mulai dari sektor agrikultur hingga teknologi. Penguatan Keunggulan, Fokus pada penguatan keunggulan kompetitif dalam sektor tertentu. Dan Singapura: Kualitas dan Kreativitas,UMKM Singapura menonjol dalam kualitas dan kreativitas produknya. Akses ke Sumber Daya, Kemudahan akses ke sumber daya seperti teknologi dan keuangan mendukung pertumbuhan UMKM.

Kelemahan dan Tantangan

Sebagai catatan akhir tahun Yoyok Pitoyo menggaribawahi beberapa kelemahan dan tantangan UMKM di Indonesia saat ini. Pertama, Akses Pembiayaan, Salah satu tantangan utama UMKM Indonesia adalah akses terhadap pembiayaan yang memadai untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Kedua, Keterbatasan Teknologi, Beberapa UMKM Indonesia menghadapi keterbatasan dalam adopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Ketiga, Kemampuan dalam Pasar Global. UMKM Indonesia membutuhkan lebih banyak dukungan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global, seperti peningkatan dalam kualitas produk dan pemasaran internasional. Dan Keempat Sinergitas antar Lembaga, masing-masing Kementerian dan lembaga seperti berjalan sendiri-sendiri terlihat belum adanya kesatuan data UMKM Indonesia

Dijelaskan oleh Yoyok, semua tantangan dan kelemahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia bermuara pada lemahnya tata kelola UMKM selama ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola UMKM di Indonesia agar UMKM dapat go global dan bersaing. Reformasi tata kelola UMKM ini mencakup berbagai aspek, antara lain

Rekomendasi

Berdasarkan tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh UMKM di Indonesia, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Yoyok Pitoyo:

Pertama, Peningkatan Akses Pembiayaan. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih luas kepada UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan pembiayaan yang lebih terjangkau dan mudah bagi UMKM perluas dan permudah model pembiayaan KUR yang selama ini sudah berjalan. Lembaga keuangan perlu mengembangkan produk dan layanan pembiayaan yang lebih tepat sasaran bagi UMKM. Lembaga keuangan juga perlu melakukan penyesuaian terhadap persyaratan dan prosedur pembiayaan agar lebih memudahkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. UMKM perlu meningkatkan kualitas usahanya agar lebih layak mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. UMKM juga perlu mempersiapkan agunan yang cukup untuk dijadikan sebagai jaminan pinjaman.

Kedua, Tantangan Kapasitas SDM. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas SDM UMKM. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM. Lembaga pendidikan dan pelatihan perlu mengembangkan program pelatihan yang lebih tepat sasaran bagi UMKM. Lembaga pendidikan dan pelatihan juga perlu melakukan penyesuaian terhadap kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan UMKM. UMKM perlu menyadari pentingnya meningkatkan kapasitas SDM. UMKM dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya.

Ketiga, Solusi untuk Mengatasi Tantangan Akses Pasar. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam meningkatkan akses pasar UMKM. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, dan pelaku usaha untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM. Lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM dalam hal pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Asosiasi dapat membantu UMKM untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam mengakses pasar. Pelaku usaha dapat memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bermitra atau menjadi pemasok. UMKM perlu menyadari pentingnya meningkatkan akses pasar. UMKM dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mengakses pasar yang lebih luas.

Keempat, Mengatasi Keterbatasan Teknologi. Keterbatasan teknologi UMKM merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Keterbatasan teknologi ini dapat menghambat UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya. Pemerintah perlu meningkatkan akses internet di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini akan memudahkan UMKM untuk mengakses informasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menggunakan teknologi. Pelatihan dan pendampingan ini dapat meliputi berbagai bidang, seperti penggunaan perangkat lunak, pemasaran digital, dan keamanan siber. Pemerintah dan swasta perlu mengembangkan platform dan aplikasi yang dapat membantu UMKM dalam menggunakan teknologi. Platform dan aplikasi ini dapat memudahkan UMKM dalam mengelola usahanya, seperti pembukuan, pemasaran, dan pengiriman barang.

Kelima, Optimalisasi kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah ada untuk mendukung UMKM. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran untuk mendukung UMKM.

Pemerintah dapat mengawal setiap detail kebijakan yang dibuat dengan melakukan berbagai upaya, antara lain:

Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah dibuat. Evaluasi dan monitoring ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada para pemangku kepentingan terkait kebijakan yang telah dibuat. Sosialisasi dan edukasi ini dapat membantu para pemangku kepentingan untuk memahami dan menerapkan kebijakan tersebut secara tepat. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan secara berkala jika diperlukan. Penyesuaian kebijakan ini dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, serta masukan dari berbagai pihak.

Keenam, Sinergi Antar Lembaga untuk Meningkatkan Peran UMKM di Indonesia dan Mengatasi Serbuan Produk Asing
Serbuan produk asing juga menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM Indonesia. Produk-produk asing seringkali memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif, sehingga dapat menghambat persaingan UMKM.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan sinergi antar lembaga, antara lain Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH), perbankan dan lembaga keuangan, asosiasi, serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
Kementerian Koperasi dan UMKM dapat melakukan pemetaan potensi UMKM di Indonesia. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi UMKM yang memiliki potensi untuk bersaing dengan produk asing.

Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, serta asosiasi dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Pelatihan dan pendampingan ini dapat meliputi berbagai bidang, seperti manajemen, pemasaran, dan produksi.

Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta asosiasi dapat memfasilitasi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik pasar domestik maupun pasar global. Fasilitasi ini dapat meliputi penyelenggaraan pameran dan festival UMKM, serta pemberian insentif kepada UMKM untuk mengekspor produknya.

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan BPJPH dapat memberikan dukungan kepada UMKM untuk meningkatkan daya saingnya. Dukungan ini dapat berupa pemberian sertifikasi halal, pendampingan dalam memenuhi standar mutu produk, dan bantuan permodalan.

Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, serta asosiasi dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan literasi digitalnya. Literasi digital yang tinggi akan memudahkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya.

Ketujuh, Menginvolve UMKM dalam Sistem Supply Chain di Industri Manufaktur di Indonesia
Menurut Yoyok, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam industri manufaktur. UMKM dapat berperan sebagai pemasok bahan baku, komponen, maupun jasa bagi industri manufaktur.

Industri manufaktur di Indonesia, terutama terkait hilirisasi tambang dan industri mobil listrik, memiliki potensi yang besar untuk melibatkan UMKM dalam sistem supply chain-nya. Hal ini disebabkan karena industri-industri tersebut membutuhkan berbagai bahan baku, komponen, maupun jasa yang dapat disediakan oleh UMKM.

Pemerintah perlu melakukan pemetaan potensi UMKM yang dapat terlibat dalam sistem supply chain industri manufaktur. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi UMKM yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur.

UMKM yang telah teridentifikasi perlu ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya agar dapat memenuhi kebutuhan industri manufaktur. Peningkatan kapasitas dan kemampuan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian akses pembiayaan.

Pembentukan jejaring UMKM dapat memudahkan industri manufaktur untuk bermitra dengan UMKM. Jejaring UMKM dapat dibentuk berdasarkan wilayah, jenis usaha, maupun produk yang dihasilkan.

Pemerintah dapat memberikan insentif kepada industri manufaktur yang bermitra dengan UMKM. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak, pemberian subsidi, atau pemberian fasilitas lainnya.