Beranda Ragam DPD RI Beri Tenggat Waktu Perkara Koperasi TKBM Bulan Depan Sudah Selesai

DPD RI Beri Tenggat Waktu Perkara Koperasi TKBM Bulan Depan Sudah Selesai

Onlinekoe.com – DPD RI memberi target satu bulan kepada Polda Lampung terkait perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dan keuangan oleh pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkat Muat (TKBM) di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung.

“Yaitu kan harus ada kejelasan, tersangka itu kan harus ada follow up nya, jangan sampai orang digantung, kalau memang dia tidak bersalah ya dilepaskan, direhabilitasi. Tapi kalau memang tersangka itu ada hal-hal yang memang menjelaskan bahwa dia harus dilakukan tindaklanjut, ini kan masalah rasa keadilan masyarakat. Keadilan itu harus diterapkan. Sehingga dengan demikian dia harus diputuskan. Makanya kita kasih batasan waktu kepada Polda sebulan, siap kata Polda,” ungkap Andi Surya yang didampingi anggota DPD RI Charles Simaremare, saat mendengarkan keluhan dari karyawan Pelabuhan panjang di ruang Abung, lingkungan Pemprov Lampung, Kamis (29/11/2018) sore.

Dia menilai bahwa akuntabilitas Koperasi TKBM yang memonopoli wadah koperasi buruh di Pelabuhan Panjang. Ada perputaran keuangan miliaran rupiah setiap tahun, tapi tak jelas kontribusinya terhadap kesejahteraan buruh.

Selain itu, Koperasi TKBM menunggak dana BPJS untuk buruh sejumlah Rp1.6 miliar.

“Kasus pimpinan koperasi TKBM Sainin Nurjaya ini sudah 10 tahun mandek di Polda Lampung, makanya kita minta tidak tindaklanjutnya saat ini seperti apa,” tegas Andi Surya, anggota DPD RI Dapil Lampung yang mencalonkan kembali jadi wakil rakyat dari Lampung untuk periode 2019-2024 ini.

Jika sampai Polda tidak kunjung juga menjelaskan perkaranya hingga satu bulan kedepan sejak hari ini 29 November 2018, maka DPD RI akan meminta Mabes Polri untuk memeriksa Polda Lampung.

“Karena kita juga pernah dulu melakukan hal seperti itu supaya memeriksa Kapolda nya,” kata dia.

Sementara itu dari Perwakilan Polda Lampung, Rohim divisi hukum, mengaku pihaknya akan melaporkan hasil bertemu dengan anggita DPD RI hari ini terkait dengan tenggat waktu sebulan menyelesaikan perkara tersebut.

“Saya dari Divisi hukum Polda Lampung, mewakili Kapolda Lampung. bidang kami adalah yang membawahi MoU dan penyuluhan hukum atau advokad. Memang seharusnya yang lebih kompeten itu dikrimsus, tapi ini nanti kita sampaikan,” jelasnya.

Dia menceritakan bahwa kasus TKBM itu memang sejak tahun 2008, namun sejauh ini belum tahu perkara nya sudah sejuah mana

“Perkaranya sudah 10 tahun. Sementara tahun depan kita (Polda Lampung) sudah pindah ke Kota Baru. Takutnya nanti berkasnya tidak ketahuan dimana disposisinya saat ini. Makanya nanti kita lihat. Sebulan siap ,” katanya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here