Jogyakarta – DPW-DPW Partai Ummat di seluruh Indonesia menolak penetapan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Ummat Periode 2025-2030.
Dalam pernyataan bersama yang dicap dan ditandatangani oleh para Ketua dan Sekretaris DPW-DPW Partai Ummat di seluruh Indonesia menyatakan, penetapan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030 bermasalah dan tidak sah.
“Kami dengan tegas menolak dan tidak mengakui keputusan Majelis Syura yang menetapkan kembali Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat,” tulis pernyataan tersebut.
Para ketua dan sekretaris DPW menyatakan penetapan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Ummat 2025-2030 melalui musyawarah majelis syura tidak sah, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). “Majelis Syura Partai Ummat menggunakan AD-ART yang diubah tetapi belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum,” tulis pernyataan tersebut.
Para pengurus DPW juga mengatakan, bahwa Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat periode 2021-2025 belum memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Forum Musyawarah Nasional (Munas).
Para pengurus tersebut menduga keputusan majelis syura memuluskan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum adalah upaya untuk menghindari laporan pertanggungjawaban sebagai Ketua Umum yang gagal
Tindakan majelis syura tersebut sebagai rekayasa untuk kembali menetapkan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai periode 2025-2030 dengan cara yang bertentangan dengan konstitusi Partai dan tatanan dan prinsip-prinsip demokrasi internal.
Oleh karena itu, para pengurus DPW menyesalkan sikap dan langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Syura melalui Keputusan Nomor 05/MS-Partai Ummat/Kpts/K-S/II/2025, yang dinilai terlalu terburu-buru dan gegabah dalam mengambil keputusan.
Ridho Rahmadi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Ummat periode 2025-2030 dalam Musyawarah Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin ketua Majelis Syura Amien Rais di Jogyakarta pada Minggu 16 Februari 2025 yang lalu. (ab)
