Onlinekoe.com, DAVOS – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan pernyataan tegas terkait sorotan dunia soal isu deforestasi di Indonesia.
“Kami sangat terbuka, tapi jangan mendikte kami!” ujar Menko Luhut tegas, dalam sambutannya mewakili pemerintah Indonesia di hadapan peserta workshop internasional pada kunjungan kerja hari ketiga di sela Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (24/1/2019), waktu setempat.
Penegasan Menko Luhut disampaikan saat mendapat kehormatan berbicara pada workshop bertema Accelerating Partnerships and Actions for Forest, di hadapan Presiden Kolombia Ivan Duque Marquez, Wakil Presiden Amerika Serikat ke-45 pada pemerintahan Presiden Bill Clinton, Albert Arnold Gore Jr., Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Program Lingkungan, Satya Tripathi.
Menko Luhut lugas dan gamblang menjelaskan narasi tunggal Indonesia sebagai zonasi paru-paru dunia terkait berbagai permasalahan kehutanan dan isu ekologis strategis lainnya.
Pemerintah Indonesia, menurut Menko Luhut, terbuka terhadap peluang kerja sama, termasuk terhadap saran dan masukan, tapi tidak akan menerima niat dari pihak manapun yang mau mendikte Indonesia.
“Pemerintah Indonesia mau duduk bersama UNEP, World Bank, dan komunitas World Economic Forum untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan bersama,” ungkap Menko Luhut, dalam siaran pers yang secara eksklusif diterima redaksi, via WhatsApp, Jum’at (25/1/2019) petang.
Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini menyebutkan, pemerintah Indonesia telah memahami dengan penuh seksama permasalahan terkait kehutanan.
“Dan kami bertindak dengan cepat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumumkan moratorium lahan sawit,” tegas dia, sembari memberikan contoh kebijakan pemerintah yang sudah melarang pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.
Masalah deforestasi, imbuhnya, harus diselesaikan dengan menemukan titik keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan nasional, dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan.
“Harus dilihat ekuilibriumnya, bagaimana kami menangani masalah lingkungan, bagaimana kami juga harus menjamin nafkah masyarakat, dan bagaimana kami harus menghormati regulasi yang diterbitkan oleh rezim pemerintahan sebelumnya, serta ketahanan pangan di mana kami harus perhatikan kebutuhan nutrisi rakyat kami,” tambah dia lagi.
Dalam even yang berlangsung di Davos-Klosters itu, penegasan lugas Menko Kemaritiman tersebut sekali lagi sebagai bentuk penekanan sikap resmi Indonesia bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjaga lingkungan demi generasi selanjutnya.
Tidak hanya menyinggung soal permasalahan kehutanan, Menko Luhut pun menyampaikan berbagai upaya pemerintah RI untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah penanganan sampah plastik.
“Kami tidak mau melihat generasi Indonesia selanjutnya menjadi generasi “kuntet” hanya karena pemerintah salah membuat kebijakan hari ini,” jelasnya.
Luhut mencontohkan keseriusan pemerintah yang sedang bekerja mengatasi masalah pencemaran sampah plastik di perairan Indonesia. Jika hal ini tidak ditangani serius, maka masyarakat yang mengkonsumsinya akan tumbuh dengan stunting (kerdil).
“Pemerintah akan bekerja dengan kredibel. Kami juga tidak ingin ada ‘permainan’ dalam mengerjakan hal ini,” pungkas Luhut, meyakinkan peserta dari beragam unsur pemerintahan, swasta dan aktivis internasional itu, akan keseriusan Indonesia menangani isu deforestasi. [red/mzl]
