Lampung Timur – Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif mengatakan bahwa Keuangan Kabupaten Lampung Timur memprihatinkan. Hal tersebut ia sampaikan usai RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama dinas terkait yang ada di Pemda Lampung Timur (05/12/22).
“Hari ini DPRD bersama Badan Anggaran menggelar rapat RDP dalam rangka pengawasan APBD tahun 2022 karena ini telah memasuki bulan Desember tetapi masih banyak juga kegiatan yang belum dilaksanakan,namun ada beberapa kegiatan seperti di dinas PUPR hampir semua kegiatan telah dilaksanakan, kontrak telah disiapkan dan pembayaran 30 persen juga telah di persiapkan, begitu juga dengan dinas pendidikan,perikanan dan peternakan serta dinas lingkungan hidup”, tutur Ali Johan didampingi Faisar Risa (Nasdem) dan Mursalin (Demokrat).
“Akan tetapi di Dinas Pertanian ada beberapa kegiatan yang tak bisa dilaksanakan ,tapi kita tak bisa berbicara banyak karena pelaksanaannya ada di pihak Eksekutif “,tambahnya.
Lebih lanjut, Ali Johan memaparka tentang kondisi keuangan Lampung Timur.
“Keuangan Daerah Lamtim sedang mengalami kesulitan dan keprihatinan , jadi 7 Fraksi yang hadir dalam RDP menyepakati agar Tukin (Tunjangan Kinerja) agar di bulan Nopember dan Desember ini untuk dihentikan karena banyak kepentingan rakyat yang memerlukan biaya yang begitu bersar, karena itu sendiri bisa diberikan apa bila kemampuan keuangan daerah mumpuni. Apalagi bila pihak ketiga (rekanan_red) ini telah menyelasaikan pekerjaan maka 70 persen maka pemda harus diselesaikan,kita harus prihatin, jangan melakukkan pemborosan. Persolaan yang lama belum selesai kini muncul persoalan yang baru dimana Siltap belum terselesaikan,ini semua harus kita rancang dan kita persiapkan bagaimana keuangan daerah ini nanti mampu menyelesaikannya. Bagaimana Siltap Perbubnya dirubah berarti kita punya kesulitan keuangan termasuk APBD kita, ini harus kita kemas bagaimana di tahun 2023 tak banyak masalah”, paparnya.
(andy)
